Trump Stop Dana Keamanan Sekutu Irak

AKTUALITAS.ID – Keputusan drastis kembali diambil pemerintahan Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana untuk menghentikan seluruh kucuran bantuan militer dan keamanan kepada sekutu utamanya di Timur Tengah yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menumpas kelompok teroris ISIS.

Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dilaporkan telah melayangkan pemberitahuan resmi kepada para pemimpin wilayah semi-otonom Kurdistan Irak. Dilansir BBC, langkah tegas Washington ini diambil setelah Pentagon memutuskan untuk tidak memperpanjang Memorandum of Understanding (MoU) bantuan keamanan yang akan kadaluarsa pada 30 September 2026 mendatang.

Keputusan mengejutkan dari Trump ini memicu gelombang kekhawatiran mendalam. Pasukan Peshmerga Kurdi, yang merupakan sekutu paling setia dan krusial bagi AS, kini harus berjuang sendirian. Situasi ini kian mengkhawatirkan karena wilayah Kurdistan Irak saat ini tengah berada dalam gempuran intensif serangan rudal dan drone dari Iran seiring memanasnya konfrontasi Teheran dan Washington.

Sejumlah analis militer internasional menilai penghentian alokasi anggaran militer senilai 61 juta Dolar AS (sekitar Rp1 triliun) ini berpotensi besar menciptakan kekosongan kekuasaan (power vacuum) di Irak utara. Langkah ini diprediksi tak hanya melumpuhkan posisi sekutu AS, tetapi juga membuka pintu lebar-lebar bagi ekspansi pengaruh Iran, Tiongkok, hingga Rusia di kawasan tersebut.

Penghentian dana ini sekaligus menjadi penanda akhir dari babak panjang misi militer internasional di Irak. Pangkalan militer terakhir AS yang berlokasi di Irbil dipastikan akan ditutup secara resmi pada bulan depan, berbarengan dengan pemulangan seluruh personel tempur Amerika.

Pihak Gedung Putih bergeming dan mengklaim bahwa Pasukan Keamanan Irak, termasuk unit Peshmerga, kini dianggap sudah cukup mandiri untuk menjaga stabilitas kawasan pasca-runtuhnya kekuatan ISIS. Washington menegaskan fokus utamanya saat ini adalah menuntaskan proses penarikan pasukan secara penuh serta mendukung Pemerintah Irak di bawah Perdana Menteri Ali al-Zaidi.

Meski demikian, pejabat pertahanan AS dilaporkan masih berupaya mengkaji skema kerja sama keamanan bilateral baru dengan Baghdad untuk mencegah kawasan tersebut jatuh ke dalam kekacauan total pasca-1 Oktober 2026. (Mun)