DKI Pernah Dapat WTP, Anies: Akan Kami Pertahankan

AKTUALITAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan akan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI. Menurutnya, opini WTP wajib dipertahankan setelah pada tahun sebelumnya pihaknya telah mendapatkan opini tersebut.

“Jika tahun lalu kita membuat tagline Road to WTP dan Alhamdulillah hal itu tercapai. Maka, di tahun ini kita ganti Road to Retain WTP, artinya kita harus mempertahankan opini ini,” ungkap Gubernur Anies saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Balai Agung, Senin (4/2/2019).

Menurutnya, untuk mempertahankan opini tersebut, pihaknya pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk bekerja ekstra keras dengan waktu yang lebih singkat. Anies menuturkan, saat ini tantangan mempertahankan lebih besar dari pada mendapatkan, dan waktu yang digunakan lebih singkat.

“Karenanya mari kita bekerja ekstra menuntaskannya,” tutur dia.

Selain itu, Anies juga mengakui, masalah penataan aset masih menjadi pekerjaan yang menantang bagi dia dan jajarannya. Penataan aset, kata dia, umumnya merupakan temuan-temuan pada tahun-tahun sebelum 2017.

Pihaknya pun berupaya untuk menyelesaikannya, agar Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 bisa dipertahankan pada status WTP. “Insya Allah kita akan tuntaskan dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Anies memiliki keyakinan, pihaknya bisa mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun. Dia menuturkan akan sangat siap untuk bekerja bersama.

“Saya garis bawahi, kami harus jadikan proses ini sebagai naik kelas pemeriksaan keuangan kami. Kami ingin setiap kali kami diperiksa kami siap, sehingga kerja kami di Pemprov DKI Jakarta terasa nyaman,” ujar Anies.

Anies juga mengapresiasi peran BPK RI yang terus melakukan monitoring dan mentoring kepada seluruh jajaran pemprov. Hal itu ditujukan agar pemprov visa sejalan dengan prinsip good governance.