Berita
Gaduh Perppu KPK: Ketua KEIN Berharap Tak Bikin Ekonomi Bergejolak
AKTUALITAS.ID – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air. Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut. “Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti […]

AKTUALITAS.ID – Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Soetrisno Bachir berharap, gaduh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi tak pengaruhi kondisi perekonomian dan bisnis Tanah Air.
Dia meminta, semua pihak memisahkan dua dimensi berbeda tersebut.
“Saya cuma mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis itu harus mulai terlepas dari persoalan politik, seperti negara negara lain, di parlemen lempar lemparan kursi tapi tetap jalan. Saling caci maki, tetapi ekonomi tetap jalan,” kata Soetrisno di kampus ITS Surabaya, Jawa Timur, pada Senin ( 7/10).
Menurutnya, beberapa negara di luar Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonominya di tengah gejolak politik yang mendera. Soetrisno berharap, hal semacam itulah yang berlaku di Indonesia.
“Di Thailand, pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi, kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat,” ujarnya.
Karena itu, anggota Majelis Pembina PAN itu meminta semua pihak bersama-sama membendung agar situasi politik tidak masuk jauh ke sektor lainnya, termasuk ekonomi dan bisnis.
“Agar gerus jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi dan ormas keagamaan. Ini yang harus kita jaga semua,” ucapnya.
Ditanya, apakah setuju Presiden mengeluarkan Perppu KPK atau tidak? Soetrisno menjawab, “Nanti urusan Presiden apakah mau menerbitkan itu, apa Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen.”
Polemik UU KPK yang baru disahkan parlemen dan disetujui Istana jadi polemik berkepanjangan. Sampai kini, mayoritas publik menolak dan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK.
Jokowi sempat menyatakan akan mempertimbangkan itu setelah diserbu gelombang demonstrasi, terutama dari kalangan mahasiswa. Namun, hingga kini tuntutan mahasiswa belum dipenuhi.
-
POLITIK29/04/2025 14:21 WIB
Drama Istana? Hasan Nasbi Putuskan Mundur dari PCO
-
DUNIA29/04/2025 18:30 WIB
Listrik Padam Massal di Spanyol dan Portugal, Aktivitas Sehari-hari Lumpuh Total
-
EKBIS29/04/2025 08:30 WIB
Dari Aceh hingga Papua: Inilah Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini
-
DUNIA29/04/2025 14:00 WIB
Malaysia Tindak Cepat Tutup Kamp Kedah Pasca Puluhan Siswa Terjang Penyakit Misterius
-
FOTO29/04/2025 18:34 WIB
FOTO: Raker Komisi V dengan Mendes PDT dan Menteri Transmigrasi
-
POLITIK29/04/2025 15:00 WIB
Insyaallah Bersama Lagi, Ahmad Syaikhu Tegaskan Dukungan PKS untuk Prabowo di 2029
-
FOTO29/04/2025 20:37 WIB
FOTO: RDP Komisi II dengan Wamendagri dan Gubernur
-
NASIONAL29/04/2025 09:00 WIB
Teka-teki Status Istimewa Solo: DPR Ungkap Bukan Usulan Pemerintah, Lalu dari Mana?