Berita
DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Dugaan Keterlibatan Asing di Papua
DPR minta pemerintah bertindak tegas jika ada dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan Papua.
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk bertindak lebih tegas jika memang ada dugaan keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua.
“Apakah itu oknum atau orang-orang yang sengaja menyusup ke dalam kerusuhan itu, seharusnya ada penindakan yang tegas,” katanya, di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan ada satu proses hukum yang harus ditegakkan karena menyangkut wilayah kedaulatan Indonesia.
Termasuk soal masuknya warga negara asing (WNA) ke Papua yang jika memang disengaja untuk terlibat dalam peristiwa kerusuhan Papua adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum di Indonesia.
“Mestinya pemerintah bisa lebih tegas di dalam menindak,” kata Fadli.
Sebelumnya, Wiranto membenarkan keterlibatan dan konspirasi Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terkait demo di Papua.
Konspirasi tersebut betul terjadi, lanjut Wiranto, yang kemudian mendorong terjadinya demonstrasi yang anarkis di Papua dan Papua Barat.
“Itu ada, bukan mengada-ada. Karena ada, Kapolri melapor ke saya. Jadi, sudah jelas sekali adanya campur tangan luar dan dalam, ya,” katanya.
Benny Wenda saat ini sudah bukan warga negara Indonesia (WNI) dan sudah mendapatkan status kewarganegaraan tetap dari Inggris. [ ANTARA ]
-
DUNIA21/03/2026 00:00 WIBIran Izinkan Tiga Negara ini Melintasi Selat Hormuz
-
NUSANTARA20/03/2026 13:30 WIBPuncak Arus Mudik di Jalur Nagreg Sudah Terlewati
-
NASIONAL20/03/2026 20:00 WIBMuhammadiyah Serukan Persatuan di Tengah Perbedaan Lebaran
-
NUSANTARA20/03/2026 15:30 WIBLedakan Petasan Mengakibatkan Satu Orang Tewas di Semarang
-
RAGAM20/03/2026 14:00 WIBWijaya 80 dan Sal Priadi Rilis Single “Bulan Bintang-Garis Menyilang”
-
NASIONAL20/03/2026 14:30 WIBKPK Fasilitasi 67 Tahanan untuk Salat Idul Fitri
-
NASIONAL20/03/2026 22:00 WIBKompolnas Kawal Ketat Transparansi Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
NASIONAL20/03/2026 23:00 WIBDPR Minta Kajian Mendalam Kebijakan WFH Imbas Harga Minyak

















