Polemik Bos Otorita Ibu Kota Baru, Luhut: Ahok Bukan Calon Terkuat

AKTUALITAS.ID – Tak sedang bercanda, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bilang, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan sebagai calon kuat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

“Ah, enggak. Siapa bilang?” kata Luhut dengan nada keras saat ditanyai hal tersebut oleh awak media di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Selanjutnya Luhut mengaku tidak tahu menahu mengenai kabar tersebut. Begitu pula soal peluang Ahok dalam bursa Kepala Badan Otorita IKN. “Nggak tahu. Nanti Presiden akan umumkan sebentar lagi,” katanya.

Pada Senin siang, Luhut mengaku bertemu dengan Ahok di kantornya. Namun pembahasan keduanya terkait pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Pertamina terkait sektor pariwisata.

Luhut merupakan menteri koordinator yang mengkoordinasikan sektor energi dan pariwisata sehingga bahasan dengan Ahok masih berada di bawah lingkup tugasnya. “Sama Ahok tadi kami bicara CSR Pertamina yang mau ikut membangun spot turis. Sekarang ada 39 contoh, misalnya Danau Toba, Mandalika, ada juga Labuan Bajo. Nah itu juga kami buatkan itu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan telah mengantongi empat nama untuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru. Empat kandidat yang terpilih antara lain Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP), Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

“Kandidatnya ada banyak, yang namanya kandidat memang banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas, cukup,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu.

Naga-naganya, Jokowi dalam waktu dekat akan menandatangani peraturan presiden mengenai keputusan soal kepala badan otorita IKN. Jadi kita tunggu saja siapakah yang paling beruntung dari keempat nama yang disebut Jokowi itu. Bisa saja Luhut benar bukan Ahok, tapi Tumiyana atau nama lainnya.