Berita
Omnibus Law, Ma’ruf Amin: Tak Hilangkan Otonomi Daerah
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Munas V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Mataram, Rabu, (11/3/2020). Acara bertema “Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju,” yang dihadiri 1.100 anggota dewan dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin menyinggung mengenai Omnibus Law. Ia pun membantah […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka Munas V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Mataram, Rabu, (11/3/2020).
Acara bertema “Respons Daerah Menyambut Omnibus Law: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju,” yang dihadiri 1.100 anggota dewan dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia.
Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin menyinggung mengenai Omnibus Law. Ia pun membantah bahwa dalam Omnibus Law, otonomi daerah dan kewenangan daerah lainnya akan dihilangkan.
“Tidak benar bahwa Omnibus Law akan menghilangkan otonomi daerah,” kata Wapres.
Ma’ruf mengatakan, Omnibus Law justru menyederhanakan aturan pusat dan daerah, sehingga tidak terjadi kelebihan regulasi di Indonesia.
Wapres berharap Munas ADEKSI diharapkan menjadi sarana diseminasi terhadap isu Omnibus Law.
“Munas ADEKSI yang disertai dengan seminar nasional ini diharapkan menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus Law,” ujar eks anggota Dewan Pertimbangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Isu strategis yang menyangkut Omnibus Law, kata Wapres, yaitu strategi percepatan, penataan hukum dan pemerintahan Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Indonesia serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.
Ma’ruf mengatakan, terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 perda yang ada saat ini. Banyaknya peraturan tersebut, menurut Wapres, menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.
“Kita harapkan melalui aturan ini, cita-cita membangun Indonesia maju, bisa lebih cepat,” kata Ma’ruf.
“Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas untuk mendukung Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi,” ujar Ma’ruf.
-
FOTO07/08/2026 18:45 WIBFOTO: Bawaslu Teken Kerjasama dengan Pemuda LIRA Perkuat Pengawasan Pemilu
-
NASIONAL07/08/2026 17:00 WIBMuzani Klaim Prabowo Jiplak Jurus Sakti Bung Hatta
-
NASIONAL07/08/2026 11:00 WIBDPR: QRIS Diduga Dimanfaatkan untuk Deposit Judi Online
-
POLITIK07/08/2026 16:00 WIBGanjar: Pilkada Tanpa Wakil Harus Dibahas Komprehensif
-
DUNIA07/08/2026 18:00 WIBIntelijen Bocor; Arab Saudi Terancam Serangan Houthi & IRGC
-
POLITIK07/08/2026 14:00 WIBPengamat: Ganti Kapolri Bisa Jadi Bumerang Prabowo
-
DUNIA07/08/2026 12:00 WIBTrump Ancam Penjarakan Siapa Pun yang Sebut Amunisi AS Habis Dipakai Perang
-
JABODETABEK07/08/2026 14:30 WIBAksi Nekat Maling HP Berujung Borgol Polisi