Naikan Iuran BPJS, Andrianto: Rezim Jokowi Tak Berpihak Kepada Rakyat

AKTUALITAS.ID – Presiden Jokowi resmi kembali menaikan tarif BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri.

Keputusan menaikan tarif BPJS Kesehatan kali ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya dinaikan pada akhir tahun lalu.

Namun keputusan Presiden Jokowi menaikan tarif BPJS Kesehatan pada akhir tahun lalu dibatalkan oleh MA.

Menurut Aktivis Kemanusian & Keadilan Andrianto, bahawa Kenaikan BPJS d tengah rakyat susah pandemi corona membuktikan rezim jokowi tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil, padahal rakyat sudah terpukul jatuh ke jurang, dalam keterangannya Sabtu (16/5/2020).

Buat kita BPJS ini di dasari oleh kegotong royongan artinya masyarakat dan pemerintah saling back up karena kesehatan merupakan hak azasi bila rakyat sehat maka negara kuat.

Selama ini kita tahu BPJS kurang transparan belum lagi pelayanan yang tidak maksimal, pungkasnya.

Seharusnya Jokowi benahi dulu kedalam apa iya BPJS defisit? Kita ga yakin bahwa jumlah peserta yang besar otomatik ada juga pemasukan. Dibandingkan yang sakit!

Jadi intinya belum layak BPJS naik, nanti kalau kehidupan sudah normal.

Lagi pula Perpres Jokowi aneh, ditetapkan sejak di tanda tangani tapi dikonsideran berlaku 2021?

Ini saja bikin bingung?

Belum lagi MA batalkan kenaikan BPJS. Kan yurisprudensi hukum? Artinya Jokowi tdk patuhi hukum?..

DPR harus cermati Perperes Jokowi soal kenaikan iuran bpjs ini karna potensi pelanggaran konstitusi yang berujung Impecmen, tutupnya.