Calon Kepala Daerah Independen Desak KPU Tiadakan Verifikasi Faktual

AKTUALITAS.ID – Asosiasi Calon Kepala Daerah Perorangan (ACKDP) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) meniadakan verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan. Peniadaan verifikasi faktual itu demi keselamatan bersama di tengah pandemi.

Ketua ACKDP Toto Sucartono mengaku telah melayangkan surat terkait hal tersebut ke KPU pusat. Toto mengatakan tahapan verifikasi faktual bisa menimbulkan kerumunan yang berisiko tinggi terjadinya penyebaran virus Corona atau COVID-19.

Toto menjelaskan peniadaan verifikasi faktual bagi pendukung calon perseorangan tak mempengaruhi jalannya proses pilkada. Sebab, lanjut Toto, yang menentukan menang atau tidaknya saat pilkada serentak nanti adalah proses pemilihan.

“Ini menyangkut keselamatan warga. Meniadakan verifikasi faktual itu masuk akal. Karena bukan utama (proses pilkada), yang menentukan kemenangan itu proses pemilihan,” kata Toto kepada awak media melalui video conference, Minggu (31/5/2020).

Toto yang juga bakal calon perseorangan Bupati Indramayu itu menjelaskan tentang risiko penyebaran virus ketika verifikasi faktual tetap dijalankan di tengah pandemi. “Sekitar 150 bakal calon yang menjalani verifikasi faktual. Artinya ada 5 juta lebih orang yang akan diverifikasi. Ini tentu tak mudah. Ini belum termasuk petugas dan pengawasnya. Ini bukan hal kecil. Tentu dilema yang menyangkut keselamatan, karena bisa terjadi kerumunan yang bertentangan dengan PSBB,” papar Toto.

Toto juga mempertanyakan kesiapan KPU terkait pelaksanaan verifikasi faktual. Menurut Toto, KPU telah mengumumkan pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan pada 12 Juni mendatang.

“Petugasnya sudah siap? Waktunya sebentar lagi. Seberapa siap KPU? Apakah sudah menyiapkan APD, kemudian tes COVID-19 bagaimana nanti untuk verifikasi faktual ini. Dengan waktu yang pendek ini tentu berisiko,” kata Toto.

Toto juga tak menampik diundurnya pelaksanaan Pilkada serentak yakni Desember nanti berimbas pada kekuatan politik. Toto mengaku terjadi penyusutan dukungan karena adanya pandemi dan pengunduran jadwal pilkada.

“Penyusutan tidak banyak. Karena yang biasanya kumpul, sekarang tidak bisa kumpul. Tidak bisa ketemu langsung,” kata Toto.

“Untuk itu, kami berharap KPU bisa memberikan dispensasi atau mengeluarkan kebijakan untuk tidak melaksanakan verifikasi faktual. Pertimbangannya keadilan dan keselamatan rakyat,” ujar Toto menambahkan.

Senada disampaikan anggota ACKDP Mila Karmila, bakal calon perseorangan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mila berharap KPU meniadakan verifikasi faktual. “Ini demi keselamatan masyarakat. Tentu ini membahayakan,” kata Mila.