Berita
Jokowi Marah ke Para Menteri, PAN: Ada yang Tak Beres Dalam Kabinetnya
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya adalah hal yang tepat. Sebab, Jokowi punya tugas untuk mengevaluasi menterinya bila kerjanya tidak benar. “Apa yang disampaikan presiden itu, menurut saya adalah benar. Sangat wajar dan tepat jika presiden marah. Tugas beliau adalah mengevaluasi […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai, marahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya adalah hal yang tepat. Sebab, Jokowi punya tugas untuk mengevaluasi menterinya bila kerjanya tidak benar.
“Apa yang disampaikan presiden itu, menurut saya adalah benar. Sangat wajar dan tepat jika presiden marah. Tugas beliau adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan,” kata Saleh, Senin (29/6/2020).
Saleh menuturkan, setelah mendengar pidato Jokowi tersebut, dia melihat kepala negara sungguh marah dan kecewa. Menurut penilaian presiden, capaian-capaian para pembantunya ini belum ada yang memuaskan. Bahkan, jauh di bawah harapan.
“Implikasinya kan luas. Termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi,” ucapnya.
Dia menambahkan, apa yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini luar biasa. Sayangnya, para menteri menganggapnya masih biasa-biasa saja. Sehingga, hal itu yang menyebabkan presiden kesal dan marah.
“Presiden sudah menyebut akan melakukan apapun. Termasuk akan melakukan reshuffle. Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya,” ujar dia.
Menurutnya Saleh, persoalan evaluasi dan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Jika perlu melakukan perombakan kabinet, bisa dilakukannya kapan saja dan tidak ada yang bisa menghalangi.
“Saya melihat bahwa fokus presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara. Dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, presiden rela melakukan banyak hal. Termasuk reshuffle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan,” ucapnya.
-
Multimedia14 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK18 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
POLITIK10 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam21 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
Ragam18 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
EkBis11 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
OtoTek19 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun
-
Nasional12 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur