AHY: Kontroversi RUU HIP yang Bisa Pecah Belah Bangsa

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta saat tengah menghadapi pandemi Covid-19, tidak perlu menimbulkan kegaduhan politik. Dia mencontohkan, munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang membuat kontroversi di masyarakat.

AHY meminta tidak ada masalah baru saat pemerintah sibuk mengatasi pandemi virus corona. Itu disampaikan dalam pidato HUT Partai Demokrat ke-19.

“Jangan kita atasi masalah dengan timbulkan masalah yang lain. Sebagai contoh di tengah upaya kita mengatasi Covid-19 Partai Demokrat tegas menolak agenda politik justru menimbulkan kegaduhan politik dan mengganggu upaya pemerintah yang harus fokus mengatasi pandemi Covid-19,” ujar AHY seperti disiarkan langsung TvOne, Jumat (25/9/2020).

AHY menegaskan posisi Partai Demokrat menolak RUU HIP karena menimbulkan kontroversi. Bahkan, ia menilai RUU itu berpotensi memecah belah persatuan.

“Kami memang menolak RUU HIP karena menimbulkan kontroversi yang tinggi dan bisa memecah belah persatuan bangsa,” ujar AHY,

Demokrat memposisikan diri di tengah sebagai partai berlandaskan Pancasila dengan garis ideologi nasionalis-religius. Demokrat berada di garis politik moderat, tidak ekstrem ke kanan atau kiri.

Putra Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingatkan juga penyimpangan dan kemunduran demokrasi di sejumlah negara akibat rapuhnya kebebasan sipil, eksploitasi identitas, hingga independensi media yang dipertanyakan. Hingga ruang politik digital yang sesak provokasi, hoaks, kebohongan dan ujaran kebencian.

“Dengan jujur kita mengakui fenomena itu juga terjadi di Indonesia,” ucapnya.

AHY mengingatkan kepada pemerintah tak alergi kritik rakyat. Jangan sampai kritik masyarakat membuat kebebasan sipil dibatasi. “Mari dengarkan suara rakyat. Jika pemerintah baik pusat dan daerah mau mendengar rakyatnya maka rakyat akan menghormati dan mecintai pemimpinnya,” kata dia.

AHY mengingatkan kembali demokrasi yang saat ini dicapai tidak mudah. Melalui gerakan reformasi 1998. Perjuangan yang memakan pengorbanan.

“Ini penting agar demokrasi tidak pincang jangan mundur lagi ke belakang, terlalu mahal harga yang harus kita bayar kalau kita kembali ke zaman sebelum reformasi,” ucapnya.

AHY juga mendorong supremasi hukum yang baik. Demokrasi yang baik harus dijalankan di atas koridor hukum yang independen netral dan imparsial.

“Bukan penegakan hukum yang mudah diintervensi dipolitisasi atau bahkan dimanipulasi. Mari bersama-sama kita pastikan pedang keadilan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” pungkasnya.