Deklator Brikade 98 Sebut Isu HRS Bisa Kaburkan Implementasi PEN

AKTUALITAS.ID – Aznil Tan menilai fenomena kepulangan HRS bikin rusak penanganan Covid-19 dan menganggu Pemulihan Ekonomi Nasional masa pandemi Covid-19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,1% akibat pandemi Covid-19 yang mesti menjadi perhatian khusus segenap komponen bangsa Indonesia.

“Pemujaan HRS berlebihan dari pendukungnya menunjukkan bahwa masih ada fanatisme mengalahkan rasionalitas. Seharusnya energi bangsa ini kita gunakan, bagaimana kita bersama memulihkan ekonomi nasional” keterangan tertulis Aznil Tan komponen Aktivis 98 ini diterima redaksi (13/11/2020).

Rekonsiliasi pemerintah dengan HRS bukan agenda nasional yang perlu ditanggapi. Aznil mendorong segenap komponen bangsa untuk all out menyatukan energi mengawal implementasi PEN yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp695,2 triliun dalam upaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada massa pandemi serta pasca pandemi.

Aznil salah seorang deklarator Barikade 98 menegaskan bahwa persoalan hukum tetap diselesaikan secara hukum bukan dijadikan alat untuk ditransaksikan. Isu HRS ini bisa mengaburkan implementasi PEN yang saat sekarang lebih dibutuhkan rakyat dibandingkan HRS.

“Saya menyarankan pemerintah untuk mencuekin saja atas isu rekonsiliasi mereka mainkan. Jangan sampai kegaduhan ini dimanfaatkan oleh pejabat nilap anggaran PEN. Persoalan hukum HRS diselesaikan secara hukum bukan cara rekonsiliasi,” jelasnya.

Aznil Tan menilai bahwa kelompok fanatisme sektarian ini sengaja dipelihara oleh tokoh-tokoh hitam sebagai modal politik mereka dan alat barganing potition. HRS sengaja diframing sosok sektarian yang dizholimi untuk mendapatkan suara pada event politik.

“Saya harus akui bahwa ada tokoh-tokoh hitam berhasil menghimpun massa sektarian. Mereka berhasil memframing HRS sebagai tokohnya. Tapi mereka itu cuma 0,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Mereka cuma menguasai jalanan bukan menguasai perpolitikan”, pungkas Aznil Tan.