Qodari: Prabowo Gaspol RUU Perampasan Aset

AKTUALITAS.ID – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Bola panas penyelesaian regulasi ini kini berada sepenuhnya di tangan DPR RI.

Kepala Bakom Muhammad Qodari mengungkapkan, Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan sikapnya yang sejalan dengan aspirasi publik. Bahkan, instruksi khusus telah diturunkan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk segera memproses aturan penjelas perampasan aset penjahat kerah putih tersebut.

“Kalau Undang-Undang Perampasan Aset, aspirasi presiden sangat sejalan dengan masyarakat. Setidaknya yang saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan,” ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Meski pemerintah siap mengawal penuh, Qodari mengingatkan bahwa status regulasi ini merupakan RUU inisiatif DPR. Oleh karena itu, percepatan pengesahan bergantung pada ritme pembahasan di parlemen.

DPR sendiri menargetkan RUU Perampasan Aset rampung pada Desember 2026. Pemerintah kini menunggu penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPR, sembari memastikan kajian hukum—termasuk sinkronisasi dengan pembaruan KUHP dan KUHAP—berjalan matang agar tak memicu celah hukum baru.

“Instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sekarang prosesnya on going di DPR,” tegas Qodari. (Andrey/Mun)