Soal Isu Reshuffle Usai Merger Dua Kementerian, PDIP Serahkan Kewenangan ke Jokowi

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara merespons isu reshuffle atau kocok ulang kabinet yang berembus usai penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sertai pembentukan Kementerian Investasi disetujui oleh DPR RI.

Ia menyatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, PDIP sebagai salah satu partai politik (parpol) pendukung pemerintah menyerahkan kewenangan untuk reshuffle kabinet kepada Jokowi.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai partai pendukung pemerintah, menurutnya PDIP menyerahkan kepada Jokowi.

Dia juga berkata, PDIP selalu taat pada aturan main dalam berpolitik, sebagaimana diajarkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden,” kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (10/4).

Dia menjelaskan, menteri adalah pembantu presiden. Dengan hak prerogatif yang dimiliki, lanjut Hasto, Jokowi memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran kabinetnya.

“Reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” ucap Hasto.

Saat ditanya apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati untuk membicarakan seputar rencana reshuffle kabinet, Hasto menuturkan, Jokowi dan Megawati rutin menggelar pertemuan.

Menurutnya, pertemuan terakhir antara Jokowi dan Megawati berlangsung sekitar 10 hari lalu untuk membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

“Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan,” kata Hasto.

Isu reshuffle kabinet berembus usai Rapat Paripurna DPR RI menyetujui penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek serta persetujuan pembentukan Kementerian Investasi.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan reshuffle hampir pasti dilakukan. Hal itu menyusul perubahan kursi kepemimpinan tingkat menteri di kabinet.

“Konsekuensinya demikian [reshuffle]. Kita tunggu saja,” kata Hendrawan lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/4).

Meski begitu, ia mengaku belum tahu kapan reshuffle digelar. Hendrawan juga tak tahu apa Presiden Jokowi telah mengumpulkan para ketua partai politik koalisi untuk bicara soal reshuffle.

Hal senada juga disampaikan politikus senior Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. Irma berpendapat reshuffle pasti dilakukan usai perombakan struktur kabinet seperti saat ini.

“Jika ada penggabungan kementerian dan ada posisi kementerian baru, sudah pasti ada reshuffle, tetapi apakah personelnya yang diganti atau pindah posisi, itu yang belum diketahui,” kata Irma.

Irma menyampaikan biasanya Jokowi akan bicara dengan ketua umum partai pengusung jelang reshuffle. Untuk saat ini, Irma mengaku belum ada pembicaraan dari Jokowi soal itu.