Puan: Belanja Kementerian dan Lembaga Harus Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 harus dirancang responsif, fleksibel, dan adaptif untuk hadapi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah perlu merancang RAPBN yang responsif, fleksibel, dan adaptif. Namun tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan akuntabel,” kata Puan, usai menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI ke-22, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

Puan menegaskan, keselamatan masyarakat adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI. Karena itu, kata Puan, DPR RI mendukung dan mengawasi penuh seluruh langkah serta kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

“Dalam kerangka itulah RAPBN disusun oleh DPR bersama pemerintah. DPR concern terhadap keselamatan warga. Namun kita juga harus menyiapkan diri untuk memulihkan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi,” katanya.

Puan berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan RKP Tahun 2022 untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat Covid-19. Selain itu, pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi tersebut.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu melanjutkan, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi untuk masyarakat paling terdampak dan yang membutuhkan bantuan pada masa pandemi.
“Belanja kementerian dan lembaga harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik. Bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Adapun agenda Rapat Paripurna hari ini adalah Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Sebelumnya, sesuai UU MD3, pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal RAPBN 2022 pada rapat paripurna 20 Mei 2021 dan ditanggapi fraksi-fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021.
Reporter: Delvira H

“PPKM Darurat ini sejak awal saya katakan tidak akan maksimal selama kebijakan pemerintahnya yang tidak tegas dan inkonsisten. Kebijakan PPKM Darurat ini melempem,” kata Irwan kepada wartawan, Senin (5 /7/ 2021).

Irwan menjelaskan mengapa dia menyebut PPKM Darurat melempem. Karena menurutnya pemerintah gagal mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bahwa pemerintah mampu menangani pandemi ini. 

Saat ini, kata Irwan masyarakat dipaksa dan diancam pidana untuk patuh. Tapi pemerintah gagal memberikan rasa keadilan dan kepercayaan.

“Rakyat di dalam negeri dibatasi geraknya tetapi transportasi penumpang internasional darat, laut dan juga udara terus berlangsung sejak awal pandemi. Semua kan tahu virus ini bukan virus endemik Indonesia tapi virus dari luar negeri tapi kebijakan pembatasan kedatangan internasionalnya sudah melempem sejak awal pandemi,” kata Irwan.

Dia menambahkan, kalau ingin PPKM Darurat dalam negeri berhasil, rakyat harus dibuat percaya dan menuruti aturan pemerintah. Konkritnya, kata Irwan, tutup pintu masuk penumpang internasional kemudian pemerintah fokus laksanakan distribusi vaksin dan testing, tracing dan treatment atau 3T yang massif.

“Mau ngomong apa lagi memang dasarnya pemerintah ini sudah kalah lawan pandemi COVID-19. Jujur saja, sistem kesehatan yang dibangun pemerintah kalah laju dengan penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Menurut Irwan, sekarang saatnya Presiden Joko Widodo untuk satukan semua potensi anak bangsa, jangan hanya mengandalkan pembantunya di kabinet. Irwan menilai Presiden perlu memanggil putra-putra terbaik bangsa lainnya untuk memberikan suara, pikiran dan tindakan terbaik mengatasi pandemi. 

“Termasuk juga dari pihak oposisi. Dalam situasi ini keselamatan rakyat yang utama. Tidak ada salahnya meminta pendapat dan pikiran terbaik termasuk dari bapak SBY. Saya yakin kita semua sama semangat dan tujuannya bagaimana agar bangsa ini bisa selamat lewati pandemi COVID-19,” ujarnya.