Berita
Semua Dapat Perlakuan Sama, Golkar Tolak RS Khusus untuk Pejabat
AKTUALITAS.ID – Partai Golkar menolak adanya RS khusus untuk pejabat. Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat berempati bersama rakyat. “Tidak perlu ada tindakan istimewa. Dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi […]
AKTUALITAS.ID – Partai Golkar menolak adanya RS khusus untuk pejabat. Juru Bicara Golkar, Nurul Arifin mengatakan, tidak perlu ada tindakan istimewa untuk pejabat dalam situasi sekarang. Seharusnya pejabat berempati bersama rakyat.
“Tidak perlu ada tindakan istimewa. Dalam situasi darurat seperti sekarang, semua sebaiknya mendapatkan perlakuan yang sama. Kita juga bagian dari rakyat. Seharusnya kita berempati pada situasi ini dan berada di samping rakyat dalam melalui masa sulit ini,” katanya lewat pesan singkat, Kamis (8/7/2021).
Dia memahami jika ada rekan pejabat yang meninggal atau kesulitan mencari rumah sakit. Tetapi, semua juga mengalami kesulitan dalam masa pandemi ini.
“Semua juga sedang kesulitan. Nyawa manusia itu nilainya sama. Semua equal kalo sudah bicara keselamatan. Sudah banyak yang menyatakan tidak perlu statement seperti itu,” ujar anggota DPR ini.
Senada dengan itu, politisi Golkar Dave Akbar Laksono menegaskan semua warga negara Indonesia berhak diperlakukan sama. Tidak perlu ada RS khusus untuk pejabat.
“Semua warga negara Indonesia itu sama, berhak mendapatkan pelayanan yg rata dari Pemerintah. Dan rata-rata tiap instansi pemerintah memiliki yankes sendiri,” katanya.
Menurutnya, yang lebih baik saat ini meningkatkan kapasitas di rumah sakit. Bukan malah usul membuat RS untuk pejabat.
“Sebaiknya meningkatkan kapasitas dan kualitas RS yang ada agar bisa melayani rakyat secara umum,” terangnya.
Sementara, politisi Golkar lainnya Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pejabat negara sudah punya fasilitas kesehatan yang cukup. Tidak perlu berlebihan membuat RS khusus pejabat.
“Pejabat negara sudah memiliki pelayanan kesehatan yang memadai saat ini, tidak perlu lagi ada kekhususan yang berlebihan,” ucapnya.
Bobby melanjutkan, baiknya saat ini fokus pada pengerahan seluruh sumber daya negara mendukung infrastruktur pelayanan kesehatan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu membuat wacana yang bikin gaduh.
“Wacana-wacana seperti begini yang kontra produktif, memunculkan polemik-polemik gak bermanfaat. Lebih baik, fasilitas kesehatan khusus untuk nakes yang terpapar, agar segera pulih dan bisa bertugas kembali,” tukasnya.
Partai Amanat Nasional meminta maaf atas usulan Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw soal perlunya rumah sakit khusus untuk pejabat. Jubir PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Rosaline Rumaseuw tidak mewakili partai.
“PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai,” kata Viva lewat keterangannya, Kamis (8/7/2021).
Di sisi lain, Viva memahami keprihatinan yang dirasakan Rosaline. Menurutnya, Rosaline mengusulkan itu lantaran rekannya meninggal akibat kesulitan cari rumah sakit.
“Disamping itu dokter Rosaline masih merasa sedih karena ada John Mirin, anggota fraksi PAN DPR RI, Daerah Pemilihan Papua, dan beberapa kawannya di partai politik lain meninggal karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu,” ungkapnya.
Waketum PAN ini menyebut, bahwa Rosaline adalah orang baik. Dia bilang, siapapun akan ditolongnya termasuk jika terinfeksi virus corona.
“Dokter Rosaline itu orang baik. Siapapun yang meminta pertolongan, akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit Covid 19. Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena Covid 19,” kata Viva.
“Kita berjuang bersama dan berdoa agar pandemi Covid 19 segera berakhir di Bumi Pertiwi,” pungkasnya.
-
NASIONAL25/05/2026 15:31 WIBNamanya Kerap Disebut di Kasus Korupsi, Jokowi Belum Pernah Diperiksa Penegak Hukum
-
OPINI25/05/2026 17:29 WIBSengkon dan Karta Jadi Pengingat Bagi Para Penegak Hukum
-
NASIONAL25/05/2026 19:15 WIBKemnaker Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Buruh PT Epson
-
NUSANTARA25/05/2026 14:30 WIBBromo Lockdown Wisata 4 Hari untuk Ritual Yadnya Kasada
-
EKBIS25/05/2026 22:00 WIBPembangunan PLTA Batoq Kelo Berkapasitas 300 MW Resmi Dimulai
-
PAPUA TENGAH25/05/2026 17:00 WIBRawan Pemerkosaan, Polisi Larang Warga Masuk Kawasan Kali Wania Mimika
-
POLITIK25/05/2026 18:30 WIBJokowi Keliling Indonesia, Pengamat: Cek Ombak Politik dan Pulihkan Citra
-
POLITIK25/05/2026 17:16 WIBKhawatir Elektabilitas Gibran di 2029, Ini Alasan Jokowi Ingin Keliling Indonesia