Golkar Minta Negara Hadir untuk Selamatkan Guru Honorer

AKTUALITAS.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan guru honorer dan dosen yang dinilai masih hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Dalam diskusi bertajuk Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara atas Pekerjaan dan Penghidupannya yang Layak di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026), Markus menegaskan guru honorer hingga kini tetap menjadi tulang punggung pendidikan nasional, terutama di daerah-daerah yang kekurangan guru ASN.

“Pada saat ini guru honorer tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan di berbagai pelosok nusantara. Mereka mengisi kekosongan ruang kelas di saat negara mengalami defisit guru berstatus ASN,” kata Markus.

Ia menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan yang dinilai tidak sebanding dengan pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.

Menurut Markus, banyak guru honorer masih menerima gaji jauh di bawah standar hidup layak, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan.

“Permasalahan guru honorer, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya berupa rendahnya upah di bawah standar hidup layak, ketidakpastian status hukum, dan diskriminasi dalam rekrutmen ASN menjadi wajah buram dunia pendidikan nasional,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu juga mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

“Mengapa anggaran pendidikan 20 persen belum mampu menyentuh kesejahteraan guru honorer dan dosen secara signifikan? Ke mana alokasi anggaran tersebut jika gaji mereka di daerah hanya ratusan ribu rupiah per bulan?” tegasnya.

Markus mengungkap empat persoalan utama yang membuat guru honorer belum sejahtera, yakni paradoks anggaran pendidikan, ketidakjelasan status hukum, tarik ulur tanggung jawab antara pusat dan daerah, serta ketidakadilan dalam seleksi PPPK.

Ia menilai seleksi PPPK selama ini terlalu bertumpu pada tes kognitif dan belum mempertimbangkan masa pengabdian guru secara proporsional.

Untuk itu, Markus meminta pemerintah segera menyusun database nasional guru honorer, mempercepat pengangkatan PPPK secara adil, menetapkan standar minimal honor guru non-ASN, serta memperluas akses pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperkuat dukungan fiskal bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, terutama di daerah dengan kapasitas anggaran rendah.

“Kalau kita mau maju, pendidikan harus nomor satu. Ini investasi nyata untuk masa depan bangsa,” pungkasnya. (Bowo/Mun)