Berita
Demokrat Nilai Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Masih Tidak Konsisten
AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai. “Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief […]

AKTUALITAS.ID – Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang tidak kompeten dan konsisten. Sehingga seharusnya kasus Covid-19 bisa melandai.
“Kalau kita melihat pemerintah dalam hal menangani pandemi Covid ini secara terus terang sedikit agak terlambat, saya katakan banyak kebijakan pemerintah yang tidak kompeten,” ujar Syarief dalam diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).
“Akibatnya seharusnya kita sudah mengalami penurunan dan pelandaian dan juga kita akan tentunya lebih baik, tapi kita tahu pasti begitu banyak kendala yang kita lakukan. Kita tahu pemerintah dalam posisi dilematis, apakah diutamakan kesehatan untuk rakyat atau ekonomi lebih awal,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
Syarief mengatakan, pemerintah lebih mengutamakan ekonomi sehingga tidak terjadi kebijakan yang memutus rantai penyebaran Covid-19.
Sedangkan setelah satu tahun berlalu pemerintah baru menyadari kebijakan yang mengarah kepada kesehatan untuk menyelamatkan masyarakat lebih diperlukan.
“Inilah yang menyebabkan kita agak sedikit telat melakukan kebijakan lockdown sekalipun kita lockdown beberapa saat ini masih berlangsung,” ujarnya.
Syarief menilai, kebijakan pemerintah juga tidak konsisten. Pemerintah memberikan ruang kepada stakeholder yang selain berkepentingan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan alasan untuk melanjutkan proyek strategis pemerintah.
“Seperti contoh pada sabtu kemarin 7 Agustus, masih terdapat tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia di sela-sela kita masih melakukan PPKM Darurat. Ini salah satu contoh kebijakan kontroversial yang seharusnya tidak terjadi, namun kalau ditelusuri tentunya akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.
-
NASIONAL13/03/2025
Kontroversi Amplop Cokelat di Rapat Pertamina: Anggota DPR Tegaskan Itu Hanya SPPD
-
EKBIS12/03/2025
Hadapi Krisis Pangan Global, Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus
-
MULTIMEDIA12/03/2025
FOTO:Â Komisi V Setujui Anggaran Tambahan Kemendes dari Hibah Luar Negeri
-
RAGAM12/03/2025
Raffi Ahmad Prihatin dengan Kondisi Wendy Cagur
-
OASE13/03/2025
Rahasia Asmaul Husna: Keistimewaan Nama-Nama Allah yang Membawa Berkah
-
JABODETABEK12/03/2025
Pemprov DKI Jakarta Naikkan Jumlah Penerima KJP Plus Jadi 705.000 Siswa
-
JABODETABEK12/03/2025
Empat Anggota Polda Metro Jaya Dipecat, Kapolda Tegaskan Penegakan Disiplin
-
OASE12/03/2025
Masjid Al-Anshor: Saksi Bisu Sejarah Islam di Batavia yang Terhimpit Zaman