Kepala Staf Gabungan AS: Kemungkinan ISIS-K di Afghanistan Kembali Bangkit dalam 6 Bulan

Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, mengatakan bahwa ada kemungkinan ISIS-K atau Al Qaeda di Afghanistan kembali bangkit dalam jangka enam hingga 36 bulan mendatang.

“Ada kemungkinan nyata bahwa dalam waktu dekat, sekitar 6, 12, 18, 24, 36 bulan lagi ada kebangkitan Al Qaeda atau ISIS. Sudah menjadi tugas kita untuk terus melindungi warga Amerika dari serangan dari Afghanistan,” ujar Milley dalam rapat dengar pendapat Dewan Perwakilan AS pada Rabu (29/9).

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, yang juga hadir dalam rapat tersebut pun mengamini pernyataan Mark Milley. Menurutnya, kelompok-kelompok ekstremis itu bakal memanfaatkan kekosongan pemerintahan di Afghanistan.

“Al Qaeda sudah dilemahkan. Sekarang, organisasi-organisasi teroris mencari tempat-tempat yang tak memiliki pemerintah sehingga mereka dapat berlatih dan memperkuat diri. Jadi, tentu ada kemungkinan itu bisa terjadi ke depannya,” kata Austin, seperti dikutip CNN.

Sejak Taliban kembali merebut kuasa di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu, ISIS-K memang mulai menunjukkan taringnya.

Mereka kembali berulah dengan melancarkan serangan bom bunuh diri di Bandara Hamid Karzai, Kabul, pada 26 Agustus lalu. Saat itu, bandara sedang disesaki warga yang ingin dievakuasi dari Afghanistan.

Alhasil, serangan bom bunuh diri itu menelan banyak korban. Berdasarkan data terakhir, bom itu menewaskan setidaknya 175 orang, juga 13 tentara AS.

Setelah AS hengkang, ISIS-K kembali berulah dengan melancarkan serangan bom yang menargetkan anggota Taliban di Jalalabad. Setidaknya dua orang tewas dalam serangan ini.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, sendiri mengklaim bahwa saat ini tak ada lagi ISIS maupun Al Qaeda di Afghanistan. Namun, Mujahid tak menutup kemungkinan ada warga Afghanistan mengadopsi mentalitas ISIS.

Sejak berkuasa, Taliban memang selalu mengampanyekan bahwa mereka tak akan membiarkan Afghanistan menjadi sarang teroris demi mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional. Namun, kenyataan di lapangan membuat sejumlah negara ragu.