Jelang Pilpres, Facebook Blokir Akun-Akun Buzzer Pemerintah Nikaragua

Facebook Inc mengatakan telah menutup “ternak buzzer” yang dijalankan pemerintah Nikaragua yang digunakan untuk menyebarkan pesan anti-oposisi di beberapa akun. Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari sebelum pemilihan presiden diadakan di negara Amerika Tengah itu.

Perusahaan raksasa media sosial itu mengatakan pada Senin (1/11), peternakan buzzer – upaya terkoordinasi untuk memanipulasi wacana publik menggunakan akun palsu – dimaksudkan untuk memperkuat konten pro-pemerintah dan anti-oposisi.

Akun-akun tersebut dioperasikan oleh pemerintah Presiden Daniel Ortega dan partai Front Pembebasan Nasional Sandinista yang berkuasa, jelas Ben Nimmo, pemimpin intelijen ancaman untuk perusahaan induk Facebook, Meta.

“Ini benar-benar operasi lintas pemerintah, peternakan buzzer terdiri dari beberapa kelompok yang dijalankan dari beberapa entitas pemerintah sekaligus,” jelas Nimmo kepada AFP.

Dia mengatakan, bulan lalu pihaknya menutup 937 akun, 140 halaman dan 24 grup di Facebook, serta 363 akun Instagram.
Berita itu muncul menjelang pemilihan presiden pada Minggu di mana Ortega mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat berturut-turut.

Dilansir Al Jazeera, Selasa (2/11), jelang pemungutan suara ditandai dengan meluasnya tindakan keras terhadap para pemimpin oposisi Nikaragua dan calon presiden, karena tujuh calon penantang Ortega termasuk di antara sekitar 40 tokoh oposisi yang telah ditangkap dalam beberapa bulan terakhir.
Amerika Serikat telah mengecam pemilu tersebut, menyebutnya sebagai kecurangan yang diselenggarakan oleh presiden yang semakin otoriter dan pemerintahan Presiden Joe Biden juga telah memberlakukan serangkaian sanksi dan pembatasan perjalanan pada pejabat Nikaragua.

Pemerintah Ortega sejak Juni melontarkan berbagai tuduhan terhadap lawan politiknya, termasuk tuduhan pengkhianatan atau pencucian uang yang menurut para kritikus dibuat-buat dan dirancang agar dia bisa terpilih kembali.

Dalam pernyataannya pada Senin, Facebook mengatakan operasi buzzer dijalankan oleh karyawan Institut Telekomunikasi dan Pos Nikaragua (TELCOR), yang bekerja dari kantor pusat layanan pos di Managua.

“Ini adalah salah satu operasi buzzer lintas pemerintah paling banyak yang kami tutup hingga saat ini, dengan beberapa entitas negara berpartisipasi dalam aktivitas ini sekaligus,” jelas penyelidik perusahaan dalam laporan mereka.

Nimmo juga menuduh lembaga pemerintah Nikaragua lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Institut Jaminan Sosial Nikaragua, menjalankan kelompok buzzer yang lebih kecil.

“Tujuannya adalah membanjiri percakapan online di Nikaragua dengan pesan-pesan pro-pemerintah dan anti-oposisi,” jelasnya.
Facebook menambahkan operasi tersebut memerlukan jaringan platform media yang kompleks di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Blogspot, dan Telegram, serta situs web yang terkait dengan entitas ini.

Kegiatan itu, kata Facebook, dimulai pada April 2018, setelah demo yang dipimpin mahasiswa terhadap pemerintah Nikaragua pecah. Lebih dari 300 orang tewas dalam tindakan keras berikutnya, dan puluhan ribu orang Nikaragua telah diasingkan.

Jaringan ternak buzzer membuat akun palsu untuk mendiskreditkan para pengunjuk rasa, termasuk dengan menyamar sebagai siswa dan melalui upaya pelaporan terkoordinasi dari akun kritik.

Facebook juga mengatakan para buzzer semakin fokus untuk mengunggah dan memperkuat konten pro-pemerintah mulai akhir 2019.