Ribuan Warga Sudan Minta Militer Keluar Dari Politik

Ribuan warga Sudan berdemo menolak rezim militer di Khartoum dan beberapa kota lain, Senin (7/2). Beberapa dari mereka khawatir atas kembalinya orang dari pemerintah rezim Omar al-Bashir.

Protes yang dipimpin oleh komite perlawanan komunitas ini meminta militer Sudan keluar dari politik. Mereka juga menuduh pihak militer bekerja sama dengan anggota rezim Bashir.

“Kami turun hari ini untuk mendukung pemerintahan sipil dan menghentikan kembalinya anggota partai Bashir yang ditunjuk oleh (Jenderal Abdelfattah) al-Burhan. Mereka ingin mengembalikan rezim Bashir,” kata Hassan Ahmed, pria 41 tahun yang bekerja sebagai teknisi, dikutip dari Reuters.

Menurut saksi mata Reuters, pasukan keamanan kerap menembakkan gas air mata untuk membendung protestan yang mencoba masuk ke istana kepresidenan pada demo di Sudan.

Beberapa orang terlihat terluka dan berdarah, beberapa lainnya pingsan dan diungsikan dengan motor.

“Bunuh, bunuh, kami tidak takut,” teriak beberapa protestan di Khartoum.

Beberapa pendemo juga berkumpul di kota Bahri, Omdurman, Madali, Kassala, dan El Geneina.

Protes yang terjadi hari itu jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi beberapa pekan terakhir.

Perkumpulan jurnalis Sudan juga menuturkan sebanyak tiga jurnalis BBC ditangkap saat meliput protes ini. Mereka juga memperingatkan bakal ada penargetan jurnalis.

Demo di Sudan kerap dilakukan sejak kudeta militer dilakukan pada 25 Oktober 2021, setelah sebelumnya pihak militer dan sipil setuju untuk membagi kekuasaan pada 2019.

Menurut tim medis yang mendukung gerakan ini, setidaknya 79 orang meninggal dunia dan 2 ribu orang terluka akibat protes ini.

Pemimpin militer mengatakan kudeta dilakukan sebagai upaya pembenaran. Mereka juga memastikan hak untuk memprotes akan didukung, pun juga melakukan investigasi terkait kematian protestan.

Bashir digulingkan oleh kubu tentara, menindaklanjuti pemberontakan sipil yang terjadi pada 2019. Setelah ia digulingkan, Sudan mengalami pembagian kekuasaan militer-sipil dan berakhir akibat kudeta 25 Oktober lalu.

Sejak itu, pihak militer menunjuk beberapa veteran era-Bashir untuk menjalankan pemerintahan. Mereka juga mulai meninjau kerja gugus tugas yang bertujuan untuk merebut aset rezim.