Berita
China Kecam Sanksi AS terhadap Perusahaan China atas Tuduhan Dukung Rusia
AKTUALITAS.ID – China mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang memberlakukan sanksi terhadap 20 perusahaan China atas tuduhan mendukung pembangunan industri militer dan energi Rusia.
Menurut Kementerian Perdagangan China, sanksi semacam itu tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak didukung oleh otoritas dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“China selalu menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional dan otorisasi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, dalam sebuah taklimat pers pada Kamis (9/5).
Dia menegaskan bahwa penerapan sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan China atas dugaan keterlibatan dengan Rusia sementara mempertahankan perdagangan dengan Moskow untuk kepentingan Washington merupakan tindakan penindasan dan pemaksaan ekonomi yang tipikal. “AS harus segera menghentikan penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan-perusahaan China,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan negaranya. Dalam konteks ini, China menyerukan kepada AS agar bertindak secara adil dan menghormati prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan terbuka. (YAN KUSUMA/RAFI)
-
OTOTEK24/11/2025 12:30 WIBWaspada! 15 Aplikasi Berbahaya yang Dapat Mencuri Data Pribadi dan Informasi Finansial
-
EKBIS24/11/2025 08:30 WIBPertamina Umumkan Harga BBM Terbaru 24 November 2025: Cek di Sini
-
JABODETABEK24/11/2025 05:30 WIBBMKG: Cuaca Jakarta pada 24 November 2025 Cenderung Berawan
-
EKBIS24/11/2025 10:00 WIBNilai Tukar Rupiah Melemah di Senin Pagi, Dolar AS Menguat
-
EKBIS24/11/2025 11:30 WIBEmas Antam Turun Harga, Berikut Harga Emas Batangan Terbaru
-
JABODETABEK24/11/2025 07:30 WIBPelayanan SIM Keliling di Jakarta: 5 Titik Lokasi yang Bisa Dikunjungi
-
EKBIS24/11/2025 09:31 WIBPasar Saham Asia-Pasifik Menguat, IHSG Naik 0,52% di Awal Pekan
-
POLITIK24/11/2025 07:00 WIBDKPP Ungkap KPU dan Bawaslu Kerap Belum Optimal Tangani Politik Uang

















