PBB Kecam Serangan Udara Israel di Suriah

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengecam keras serangan udara terbaru yang dilancarkan Israel di wilayah Suriah, yang menurutnya merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara tersebut.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di beberapa kawasan di Damaskus, khususnya menyusul serangan yang terjadi di dekat istana presiden Suriah pada Jumat (2/5/2025), pagi.

“Sekretaris Jenderal mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan mengecam serangan Israel yang melanggar kedaulatan Suriah,” ujar Dujarric dalam konferensi pers. “Israel harus menghentikan serangan-serangan ini dan menghormati kedaulatan, integritas teritorial, serta kemerdekaan Suriah.”

Guterres juga mengapresiasi upaya pemerintah Suriah dalam menjaga keamanan dan stabilitas di tengah situasi yang memanas. Ia menyerukan agar otoritas Suriah melaksanakan investigasi secara transparan terhadap semua pelanggaran yang terjadi, serta mendorong transisi politik yang kredibel, tertib, dan inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 tahun 2015.

Serangan Israel yang menyasar kawasan strategis di ibu kota Damaskus ini memicu kecaman luas. Militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan sebagai peringatan terhadap kelompok bersenjata di selatan Damaskus yang dianggap mengancam komunitas Druze.

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa tindakan Israel tersebut sangat provokatif, terlebih dilakukan hanya beberapa jam setelah tokoh-tokoh Druze di Suriah merilis pernyataan video yang menegaskan komitmen mereka terhadap persatuan nasional dan penolakan terhadap segala bentuk separatisme.

“Serangan ini tampaknya merupakan upaya untuk memecah belah masyarakat Suriah dengan mengeksploitasi ketegangan etnis dan sektarian,” ujar salah satu analis Timur Tengah.

Pemerintah Suriah sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa seluruh kelompok agama dan etnis di negara itu memiliki hak serta representasi yang setara dalam tatanan negara. (PURNOMO/DIN)