DUNIA
Buntu Negosiasi? Hamas Minta Jaminan Tertulis AS untuk Akhiri Perang Gaza
AKTUALITAS.ID – Kelompok perlawanan Islam Hamas mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memberikan jaminan tertulis yang serius dan konkret terkait penghentian total perang Israel di Jalur Gaza. Juru bicara Hamas, Jihad Taha, menyatakan kelompok-kelompok perlawanan, termasuk Hamas, saat ini sedang meninjau secara cermat proposal yang diajukan oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Menurut Pusat Informasi Palestina, seperti yang dilaporkan IRNA pada Sabtu (31/5/2025), Taha mengungkapkan rencana yang diajukan Witkoff dinilai belum memiliki jaminan yang dibutuhkan dan gagal mengakomodasi banyak permintaan dari Hamas. Meskipun demikian, Taha menegaskan Hamas tetap membuka diri terhadap setiap inisiatif atau usulan yang dapat membawa pada penghentian perang dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.
Taha menekankan setiap kesepakatan harus mencakup gencatan senjata penuh serta penarikan total militer Israel dari Jalur Gaza. Namun, versi final dari rencana Witkoff yang ada saat ini, menurut Hamas, tidak mencantumkan jaminan langsung maupun bertahap untuk penghentian perang. Hal ini menjadi ganjalan utama bagi kelompok perlawanan tersebut.
Di tengah tarik ulur negosiasi, Taha juga menyerukan kepada organisasi-organisasi internasional untuk segera menyatakan status darurat guna menyelamatkan Gaza dari bencana kemanusiaan yang kian memburuk. Konflik yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 ini telah memakan korban jiwa yang sangat besar. Kantor berita Wafa melaporkan, perang Israel di Gaza telah mengakibatkan 54.321 orang meninggal dan 123.770 lainnya terluka.
Dengan tuntutan jaminan tertulis yang lebih kuat, Hamas berharap tekanan diplomatik dari AS dapat benar-benar mengakhiri agresi Israel dan membawa stabilitas ke wilayah tersebut, demi kemanusiaan di Gaza. (Mun)
-
RAGAM13/05/2026 13:30 WIBHantavirus Bisa Bikin Gagal Napas Akut
-
FOTO13/05/2026 17:55 WIBFOTO: Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Hasil Uang Rampasan Rp10,2 Triliun ke Negara
-
POLITIK13/05/2026 14:00 WIBDPR Buka Opsi Partai Melebur Demi Lolos Parlemen
-
POLITIK13/05/2026 13:00 WIBRevisi UU Pemilu Diperingatkan Jangan Jadi Alat Konsolidasi Kekuasaan
-
NASIONAL13/05/2026 15:45 WIBKPU RI Gandeng KPP DEM untuk Tingkatkan Literasi Kepemiluan dan Demokrasi
-
POLITIK13/05/2026 10:00 WIBPuan: RUU Pemilu Masih Cari Titik Temu
-
JABODETABEK13/05/2026 12:30 WIBParkir Ilegal Blok M Diduga Raup Rp100 Juta Sehari
-
DUNIA13/05/2026 12:00 WIBUEA Nekat Hantam Kilang Iran