DUNIA
Shinawatra: Thailand Berhak Balas Serangan Kamboja
AKTUALITAS.ID – Bentrokan antara pasukan Thailand dan Kamboja kembali pecah di perbatasan, dimulai dengan baku tembak di wilayah sengketa. Kedua pihak sama-sama melaporkan korban jiwa dan luka, termasuk dari warga sipil.
Akibat bentrokan tersebut, otoritas empat provinsi Thailand yang berbatasan langsung dengan Kamboja mengumumkan evakuasi warga dari daerah-daerah rawan, menurut laporan The Nation.
Thailand berhak membalas serangan roket Kamboja yang menewaskan 11 warga sipil dengan aksi militer penuh, kata Perdana Menteri Thailand yang diberhentikan sementara, Paetongtarn Shinawatra, pada Kamis (24/7/2025).
Hal itu dinyatakan oleh Shinawatra, yang juga Menteri Kebudayaan Thailand, untuk menyikapi ketegangan di perbatasan kedua negara.
“Kami selalu menghormati protokol internasional, tetapi sekarang Kamboja telah memaksa kami bertindak. Mungkin kami harus mengambil langkah-langkah yang sebelumnya ingin kami hindari,” katanya seperti dikutip harian The Nation.
Dia menambahkan, meski pemerintah Thailand masih mengutamakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan konflik, negara itu tetap memiliki hak untuk merespons serangan militer secara tegas.
“Serangan terhadap warga sipil tak bersalah ini akan dikecam dunia, dan kami akan tetap bersikap tegas dalam meresponsnya,” kata dia. (Purnomo/goeh)
-
RAGAM13/05/2026 13:30 WIBHantavirus Bisa Bikin Gagal Napas Akut
-
POLITIK12/05/2026 21:30 WIBEnam Poin Krusial Hasil Forum Strategis Papua: Dari Revisi PMK hingga Sekretariat Bersama
-
JABODETABEK12/05/2026 21:00 WIBBogor Tetapkan Calon Direksi BUMD Sayaga Wisata
-
JABODETABEK13/05/2026 05:30 WIBBMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Rabu Ini
-
NUSANTARA13/05/2026 00:01 WIBSejumlah Senjata dan Puluhan Butir Amunisi Berhasil Diamankan Tim Patroli Pengintaian Koops TNI Habema
-
EKBIS12/05/2026 23:30 WIBPertamina: MT Balongan Jadi Kunci Penguatan Distribusi Energi
-
NASIONAL13/05/2026 06:00 WIBKetua DPR RI Puan Perintahkan Investigasi Pembubaran Nobar Pesta Babi
-
POLITIK13/05/2026 13:00 WIBRevisi UU Pemilu Diperingatkan Jangan Jadi Alat Konsolidasi Kekuasaan