AS Sebut Keputusan Prancis Akui Palestina “Tindakan Sembrono”

AKTUALITAS.ID – Amerika Serikat (AS) secara keras mengecam rencana Prancis mengakui kedaulatan negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut langkah Presiden Emmanuel Macron itu sebagai “tindakan sembrono” yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian Timur Tengah dan menguntungkan kelompok Hamas.

Dalam pernyataan lewat platform X, Rubio menegaskan: “Keputusan Prancis adalah tamparan bagi korban serangan 7 Oktober. Ini hanya memuluskan agenda propaganda teroris.” Kritik tersebut langsung memicu ketegangan antara dua sekutu NATO itu, memperlihatkan perpecahan strategis dalam menyikapi konflik Israel-Palestina.

Di sisi lain, Macron membela kebijakannya sebagai wujud komitmen historis Prancis terhadap solusi dua negara. “Prancis akan mengakui Negara Palestina demi perdamaian berkeadilan,” tegasnya, seperti dikutip Al Jazeera. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara pertama anggota G7 dan Dewan Keamanan PBB yang secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina terutama di tengah eskalasi kekerasan di Gaza.

Reaksi keras juga datang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. “Pengakuan ini adalah penghargaan untuk terorisme. Palestina versi Hamas akan jadi pangkalan penghancur Israel,” ujarnya. Namun Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot membantah tudingan tersebut: “Justru sebaliknya! Pengakuan ini adalah senjata melawan Hamas yang selalu menolak solusi dua negara.”

Dukungan internasional terhadap Palestina terus menguat, dengan 142 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui kedaulatan Palestina. Kanada dikabarkan akan menyusul Prancis dalam Sidang PBB September, setelah sebelumnya Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengambil langkah serupa.

Kebijakan AS di bawah Presiden Donald Trump juga menjadi sorotan. Rencana kontroversialnya mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” sempat dikecam PBB dan negara Arab sebagai “pembersihan etnis”.

Dengan panasnya situasi ini, Sidang PBB September diprediksi menjadi ajang pertarungan diplomatik paling sengit sepanjang sejarah konflik Israel-Palestina. (Mun)