Terungkap, Draf Resolusi AS Minta PBB Bentuk Pasukan Asing di Gaza Selama 2 Tahun

AKTUALITAS.ID – Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump akhirnya terungkap. Dalam draf tersebut, Washington meminta mandat PBB untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang akan memerintah dan mengamankan wilayah Gaza selama dua tahun.

Media AS Axios melaporkan, berdasarkan salinan draf resolusi itu, ISF akan memiliki sejumlah tugas utama. Di antaranya adalah mengamankan perbatasan Jalur Gaza dengan Israel dan Mesir, melindungi warga sipil, serta memastikan zona kemanusiaan tetap aman.

Selain itu, pasukan internasional ini juga akan bertugas melatih aparat keamanan Palestina baru, yang di masa depan akan menjadi mitra dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Tugas Utama: Lucuti Senjata Hamas

Mandat paling krusial yang diusulkan dalam draf tersebut adalah pelucutan senjata. Resolusi ini secara tegas menyatakan ISF akan bertugas “menstabilkan keamanan Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi.”

Proses ini mencakup “penghancuran infrastruktur militer dan teror” serta “penonaktifan permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara,” sebuah mandat yang jelas menargetkan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza.

Di Bawah Dewan Perdamaian Trump

Pasukan ISF ini direncanakan akan dibentuk melalui konsultasi dan kerja sama erat dengan Mesir serta Israel.

Seluruh operasi ISF akan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Dewan ini juga akan diberi wewenang untuk membentuk “pemerintahan transisi” di Gaza yang memiliki badan hukum internasional.

Pemerintahan transisi inilah yang akan mengoordinasikan pendanaan dan mengelola pembangunan kembali Gaza, yang akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) dianggap telah menyelesaikan program reformasinya dengan memuaskan.

Menurut pejabat AS, pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan pasukan ini akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Jika disetujui, AS merencanakan pengerahan pasukan pertama ke Gaza pada Januari mendatang.

Pihak AS juga menegaskan bahwa ISF akan beroperasi sebagai pasukan penegak hukum, bukan sebagai pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper), dengan komposisi yang berasal dari berbagai negara. (Mun)