Jumhur Hidayat Dorong Perusahaan Bentuk Divisi Biodiversitas dan Perdagangan Karbon

AKTUALITAS.ID — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mendorong perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di Indonesia membentuk divisi atau meja khusus yang menangani isu biodiversitas, perubahan iklim, serta perdagangan karbon. Hal itu dinilai penting agar dunia usaha mampu memanfaatkan peluang ekonomi baru yang lahir dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam bisnis hijau.

“Yang menarik di sini, bisnis sekaligus mempreserve, melestarikan lingkungan. Jadi ada nilai ekonomi yang bertambah dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan,” ujar Jumhur Hidayat saat menghadiri Indonesia Biodiversity Business Forum bertema Toward Collaborative Solutions for Driving Sustainable Economic Growth di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Jumhur menjelaskan paradigma pembangunan yang selama ini identik dengan eksploitasi sumber daya alam harus mulai diubah. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, tidak lagi harus dibangun dengan mengorbankan lingkungan, melainkan dapat dicapai melalui kegiatan konservasi, rehabilitasi ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan. Sekarang membangun ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bisa juga melalui pelestarian lingkungan hidup,” kata Jumhur.

Menurutnya, salah satu peluang terbesar berada pada perdagangan karbon (carbon trading) dan bisnis berbasis biodiversitas. Indonesia memiliki potensi besar karena didukung kawasan hutan tropis, mangrove, dan ekosistem yang mampu menyerap emisi karbon dalam jumlah besar.

Dirinya mencontohkan rehabilitasi hutan mangrove sebagai investasi yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Penanaman mangrove dengan investasi sekitar Rp200 juta per hektare selama tiga tahun berpotensi menghasilkan nilai hingga sekitar Rp1 miliar melalui mekanisme carbon offset.

“Artinya Anda menaruh duit Rp200 juta, dalam tiga tahun bisa menjadi Rp1 miliar, kira-kira begitu. Dari situ bisa mendapatkan uang yang dibagi kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, kata Jumhur masyarakat juga memperoleh manfaat langsung selama proses rehabilitasi lingkungan berlangsung. Kegiatan penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan ekosistem membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan.

Selain mangrove, pemerintah melihat peluang ekonomi lain melalui pengurangan emisi dari tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem open dumping. Menurutnya, perusahaan yang membantu menutup atau mengubah sistem pengelolaan sampah terbuka berpotensi memperoleh kredit karbon karena berhasil mengurangi emisi gas metana yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global.

Peluang serupa juga terbuka bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang memilih menjaga kawasan hutan daripada melakukan penebangan sesuai hak yang dimiliki. Kebijakan tersebut dinilai memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon internasional.

“Padahal saya punya hak untuk menebang pohon 100 ribu hektare, tapi saya ingin menjaga alam. Anda bisa dikreditkan, bisa dapat uang dengan mengurungkan niat tidak jadi menebang. Itu namanya avoiding the business,” jelas Jumhur.

Karena itu, dirinya meminta setiap perusahaan mulai menyiapkan sumber daya manusia yang memahami isu perubahan iklim, kredit karbon (carbon credit), dan kredit biodiversitas (biodiversity credit). Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan bisnis hijau yang terus tumbuh di tingkat global.

“Saya ingin kalau bisa orang Indonesia dulu yang menguasai permainan dalam bisnis dan urusan lingkungan ini. Kita tetap membuka diri kepada siapa pun di dunia internasional, tapi jangan sampai kita sendiri ketinggalan karena gain-nya besar sekali,” tegasnya.

Forum yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama GIZ, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta Habibie Centre itu juga mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas investasi berbasis biodiversitas.

Perwakilan GIZ mengungkapkan lebih dari 220 perusahaan telah mendaftarkan diri dalam forum tersebut. Tingginya partisipasi dunia usaha dinilai menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap sektor bisnis yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.