PBB Bongkar Pengusiran 33 Ribu Warga Palestina di Tepi Barat

AKTUALITAS.ID – Tindakan brutal militer Israel di Tepi Barat kembali menuai kecaman keras dunia. Kantor Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) membeberkan bukti pengusiran paksa terhadap lebih dari 33 ribu warga Palestina dari kamp pengungsian Jenin, Nur Shams, dan Tulkarm. Seluruh korban pengusiran kini dilarang kembali ke tanah mereka.

Melalui laporan bertajuk “Destruction of Palestinian Refugee Camps in the northern West Bank” yang dirilis Jumat (4/9/2026), PBB membongkar operasi sistematis bertajuk Operation Iron Wall yang digencarkan militer Israel sejak awal 2025. Pasukan pendudukan tidak hanya membunuh warga sipil, tetapi juga meratakan ratusan rumah dengan buldoser berpelindung baja, memutus akses air dan listrik, hingga menghadang bantuan kemanusiaan. Militer Israel bahkan melakukan penyisiran dari rumah ke rumah untuk mengusir warga secara paksa.

Dampak operasi ini sangat masif. Hingga Oktober 2025, kehancuran infrastruktur tercatat mencapai 52 persen di kamp Jenin, 48 persen di Nur Shams, dan 36 persen di Tulkarm. Kesaksian warga yang terusir mengungkap fakta mengerikan bahwa perwira militer Israel secara terang-terangan memerintahkan mereka pergi dengan ancaman: “Semua pergi ke Yordania,” sekaligus menegaskan tidak akan ada lagi kamp pengungsian Palestina.

OHCHR mengklasifikasikan taktik pengusiran massal, peledakan terkontrol, dan serangan udara ini sebagai hukuman kolektif dan pembersihan etnis yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sepanjang operasi militer tersebut, 102 warga Palestina tewas, termasuk 21 anak-anak. Angka ini menyumbang 46 persen dari total korban tewas akibat serangan Israel di Tepi Barat pada periode yang sama. Kekejaman ini tergambar dari tewasnya Sondos Shalabi, seorang wanita hamil delapan bulan yang ditembak saat mencoba keluar dari kamp Nur Shams menggunakan mobil. Korban lain, Saddam Hussein Rajab yang baru berusia 10 tahun, tewas tertembak di perut saat menunggu ayahnya di Tulkarm untuk berangkat ke masjid.

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, menegaskan bahwa pola operasi militer ini dirancang khusus untuk mengosongkan wilayah Palestina demi perluasan pemukiman ilegal Israel. Türk mendesak Israel segera mematuhi putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan mereka ilegal dan harus diakhiri.

Meski desakan internasional terus mengalir, pemerintah Israel bergeming. Pada 23 Februari 2025, Menteri Pertahanan Israel justru menginstruksikan pasukannya bersiaga di ketiga kamp tersebut dan memblokir kepulangan warga Palestina. Imbasnya, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mencatat sebanyak 33.362 warga Palestina masih hidup terlunta-lunta tanpa tempat tinggal hingga Juli tahun ini. (Mun)