Pengamat Ekonomi: Pariwisata Bali Terancam Gara-Gara Antrean BBM

AKTUALITAS.ID – Citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia mendadak tercoreng parah. Antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejak 11 Oktober 2026 memicu kepanikan dan melumpuhkan mobilitas warga serta wisatawan. Krisis kelangkaan BBM ini menjadi alarm bahaya mematikan bagi perekonomian Pulau Dewata yang nyaris sepenuhnya bergantung pada sektor pariwisata.

Pemerhati Ekonomi Kerakyatan, Teguh Eko Prastyono, secara blak-blakan menyebut krisis ini bukan sekadar urusan telat isi bensin. Wisatawan butuh kepastian transportasi yang nyaman, bukan pengalaman buruk akibat sopir wisata atau ojek online yang telat menjemput karena harus membuang waktu mengantre Pertalite dan Pertamax.

“Pengalaman buruk menyebar cepat di media sosial. Antrean BBM yang panjang berpotensi menjadi gambaran negatif tentang kesiapan Bali melayani wisatawan. Jangan sampai persoalan mendasar ini menggerus citra destinasi yang sudah dibangun bertahun-tahun,” tegas Teguh, Jumat (16/10/2026).

Pukulan paling telak justru dirasakan oleh rakyat kecil. Pengemudi ojol, sopir taksi, pekerja hotel, hingga pedagang makanan harian harus merelakan waktu produktif mereka hangus di jalanan. Bagi mereka, hilangnya jam kerja berarti menguapnya jatah uang makan untuk dibawa pulang ke rumah. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali pun membenarkan bahwa krisis pasokan ini langsung memukul layanan transportasi wisata dan distribusi logistik harian.

Merespons kepanikan massal ini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri langsung turun gunung menyampaikan permohonan maaf. Ia berdalih kelangkaan ini murni disebabkan oleh kendala teknis cuaca dan operasional kapal pengangkut saat bongkar muat, bukan karena krisis stok nasional.

Sebagai langkah darurat tanggap krisis, Pertamina Patra Niaga langsung mengguyur Bali dengan tambahan 57,9 juta liter BBM (44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax) yang dipasok bertahap hingga 17 Oktober 2026. Selain itu, 60 SPBU tambahan kini dipaksa beroperasi 24 jam penuh demi memecah antrean horor di lapangan.

Meski pasokan mulai dibanjirkan, pemerintah daerah dan Pertamina didesak segera merombak total tata kelola distribusi logistik laut mereka. Bali butuh sistem peringatan dini dan infrastruktur distribusi energi yang kebal terhadap cuaca buruk. Jangan sampai warga yang menjadi tuan rumah justru terus-terusan menanggung kerugian ekonomi akibat rantai pasokan energi yang rapuh. (Firman/Mun)