DPRD DKI Sahkan Perubahan APBD 2024 Menjadi Rp85,19 Triliun

AKTUALITAS.ID – DPRD DKI Jakarta secara resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (20/8), APBD DKI Jakarta 2024 ditetapkan menjadi sebesar Rp85,19 triliun, naik dari sebelumnya Rp81,71 triliun.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dibacakan oleh Anggota Banggar, Neneng Hasanah. Dalam laporannya, Neneng merinci bahwa perubahan anggaran tersebut mencakup pendapatan daerah sebesar Rp74,935 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp10,255 triliun. Pembiayaan daerah sendiri terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp3,71 triliun.

Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan Neneng adalah alokasi anggaran untuk penambahan kamera pengawas (CCTV) di wilayah-wilayah yang rawan kriminalitas. Meskipun tidak disebutkan secara rinci jumlah anggarannya, Neneng menekankan pentingnya peningkatan jumlah CCTV di Jakarta, mengingat saat ini baru terdapat 747 titik yang terpasang. Berdasarkan kajian konsultan, Jakarta idealnya membutuhkan hingga 70.000 titik CCTV.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD dengan mensosialisasikan dokumen anggaran secara masif kepada masyarakat. Hal ini dianggap penting untuk mendorong partisipasi publik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi dan kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Heru berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Jakarta sebagai kota global.

“Kemitraan yang terjalin semakin baik akan menghasilkan berbagai program dan kegiatan yang lebih optimal serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kota Jakarta,” ujar Heru.

Pengesahan perubahan APBD ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memajukan Jakarta dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga ibukota. (NAUFAL/RAFI)