JABODETABEK

Pramono: Kebocoran Dana Bank DKI Tak Berdampak ke Nasabah Maupun KJP

Aktualitas.id -

09/04/2025 20:30 WIB

alt="Pramono Anung-Rano Karno daftar Pilgub DKI Jakarta"

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (keempat kanan) dan Rano Karno (ketiga kiri) berfoto bersama politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama (tengah) berfoto bersama usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). Pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. AKTUALITAS.ID/Agus Priatna.

AKTUALITAS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan insiden gangguan sistem layanan yang menyebabkan kebocoran dana Bank DKI tidak berdampak terhadap nasabah, termasuk penerima program bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini disampaikan langsung oleh Pramono

“Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah. Karena yang diganggu itu adalah rekeningnya Bank DKI yang ada di Bank BNI. Sehingga dengan demikian sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (9/4/2025).

Ia menambahkan dirinya sejak kemarin telah meminta manajemen Bank DKI untuk segera menormalkan seluruh sistem layanan transaksi agar operasional kembali berjalan lancar.

“Sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada nasabah yang dirugikan. Tetapi siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah Bank DKI,” jelasnya.

Selain itu, mantan Seskab itu memastikan dana bantuan sosial seperti KJP tetap aman dan tidak mengalami gangguan. Dana yang terkena imbas gangguan sistem merupakan dana cadangan internal Bank DKI, bukan dana nasabah.

“Ini adalah dana semacam dana deposito atau dana cadangan yang dimiliki oleh Bank DKI,” tegas Pramono.

Terkait penanganan masalah ini, Pramono mengungkapkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Bank DKI untuk menerima laporan resmi dan mengambil langkah cepat.

Dirinya juga memastikan pemerintah daerah telah mengambil tindakan tegas, termasuk membebastugaskan Direktur IT Bank DKI sebagai bagian dari langkah evaluasi.

“Kemarin itu lebih ke direksi DKI melaporkan. Kemudian kami memotret, melihat dan memutuskan. Akhirnya gubernur, wakil gubernur dan jajaran yang hadir memutuskan seperti yang saya sampaikan tadi,” ujarnya merujuk pada keputusan internal tersebut.

Meski demikian, Pramono enggan membeberkan nilai kerugian akibat gangguan sistem tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi pada pihak berwenang.

“Biar Kepolisian, Bareskrim sama Bank DKI menyampaikan,” kata Pramono. (Purnomo)