Eksponen 98 Pasang Badan Bela Menteri Desa Soal PHK Pendamping Eks Caleg

AKTUALITAS.ID – Dukungan terhadap kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto yang memberhentikan 1.040 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) eks caleg Pemilu 2024 terus mengalir. Salah satunya datang dari Eksponen 98, Lutfi Nasution, yang menilai langkah tersebut sejalan dengan misi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa dari bawah.

Sebelumnya, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu (16/4/2025). Mereka menolak pemutusan hubungan kerja oleh Kementerian terhadap TPP yang sempat mencalonkan diri sebagai legislatif.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Lutfi menegaskan demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun ia mengingatkan agar aksi tersebut tetap berlandaskan objektivitas dan kepentingan publik.

“Sah-sah saja mereka demo, tapi jangan asal demo. Demo harus tetap berdasarkan prinsip objektivitas, kebenaran, dan keadilan,” ujar Lutfi melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

Lutfi menyebut, dalam Asta Cita poin ke-6, Presiden Prabowo memberikan amanah khusus kepada Kemendes PDTT untuk membangun desa secara inklusif sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi nasional.

“Kebijakan yang diambil Mas Yandri sudah tepat. Itu sesuai arahan Presiden Prabowo dalam misi besar Asta Cita,” jelasnya.

Menurut Lutfi, TPP memegang peran strategis dalam memberdayakan masyarakat desa. Oleh karena itu, mereka harus bersikap profesional dan fokus pada tugas utama sebagai pendamping, bukan ikut berlaga dalam kontestasi politik.

“Kalau mau nyaleg, ya jadi kader partai politik saja. Jangan jadi pendamping desa. Karena ini tugas berat dan strategis, bukan alat politik,” tegas Ketua Umum Indonesia Muda itu.

Lutfi juga mendorong agar Yandri tidak mundur menghadapi tekanan massa dan tetap menjalankan kebijakan tersebut demi kepentingan bangsa.

“Mas Yandri harus tegas. Jangan takut didemo. Ini soal arah pembangunan desa, bukan soal politik praktis. Demi Bangun Desa, Bangun Indonesia,” tambahnya.

Ia juga meminta seluruh pihak, baik dari kabinet maupun legislatif, untuk mendukung kebijakan tersebut agar program pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerintahan Prabowo–Gibran.

Di akhir keterangannya, Lutfi menekankan pentingnya rekrutmen TPP yang lebih selektif ke depan agar tidak lagi kecolongan. Ia mengingatkan bahwa pendamping desa adalah ujung tombak kemajuan desa, bukan alat kepentingan politik jangka pendek.

“Mereka itu anak kandung Kemendes, bukan anak parpol. Tugas mereka mendampingi masyarakat desa, bukan mendulang suara saat pemilu,” pungkasnya. (Mun/Yan Kusuma)