Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Dorong Gerakan Lingkungan Berbasis Masyarakat

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan komitmennya untuk mendorong gerakan lingkungan berbasis masyarakat, khususnya gerakan “zero waste”, agar masuk ke dalam kebijakan strategis nasional. Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Kampung Cibunut Berwarna, Kota Bandung, yang dikenal sebagai pelopor gerakan lingkungan mandiri dari akar rumput.

“Kami di MPR RI siap mendorong agar gerakan seperti ini menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Kampung Cibunut telah dikenal luas berkat inovasinya dalam mengelola sampah rumah tangga, pengomposan, hingga pengoperasian bank sampah yang seluruhnya dikelola oleh warga secara swadaya. Dalam kunjungannya, Eddy mengapresiasi semangat warga yang telah melakukan perubahan tanpa menunggu bantuan besar dari pemerintah.

“Kampung Cibunut bukan hanya inspirasi, tapi bukti perubahan bisa dimulai dari bawah. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan komunitas,” ujar anggota Komisi XII DPR RI itu.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan di Cibunut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan membangun kesadaran kolektif.

“Solusi krisis sampah tidak harus mahal atau bergantung pada teknologi tinggi. Yang terpenting adalah kemauan, partisipasi warga, dan kepemimpinan dari komunitas,” tambahnya.

Eddy menekankan gerakan lingkungan seperti yang dijalankan di Kampung Cibunut harus mendapat tempat dalam kebijakan pembangunan nasional. Ia menyebut, pendekatan komunitas yang terbukti berhasil perlu diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia.

“Zero waste tidak bisa hanya menjadi jargon. Harus jadi gerakan nasional yang didukung dengan regulasi, insentif, dan pembinaan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Eddy, inisiatif seperti di Kampung Cibunut mencerminkan bentuk transformasi sosial dan ekonomi yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Dengan dorongan dari legislatif, ia berharap pemerintah pusat dan daerah mulai menempatkan gerakan lingkungan komunitas sebagai bagian penting dari kebijakan penanganan krisis sampah nasional. (Ari Wibowo/Mun)