Waka Komisi IX DPR Usul Berdayakan Kantin Sekolah untuk Program MBG

AKTUALITAS.ID – Rentetan kasus pelajar keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah memicu keprihatinan mendalam. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menawarkan solusi alternatif yang dinilai lebih aman dan efektif, yaitu memberdayakan kantin sekolah sebagai penyedia utama makanan bergizi gratis.

“Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin,” ujar Charles melalui pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Charles menjelaskan dengan memberdayakan kantin sekolah, kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi dapat lebih mudah dipastikan. Ia juga mengusulkan pelibatan aktif Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

“Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi,” imbuh Charles.

Menyikapi banyaknya kasus keracunan, Charles menekankan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh lepas tangan dan harus bertanggung jawab secara moral dan administratif terhadap para korban serta keluarga mereka. Ia menuntut transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan siswa, dan jaminan agar insiden serupa tidak terulang.

“Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas,” tegas Charles. Ia juga mendesak agar pola kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena dinilai menimbulkan banyak masalah di lapangan.

Senada dengan Charles, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Zainul Munasichin, menekankan perlunya BGN memperkuat quality control, terutama saat makanan disajikan kepada siswa. “Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control,” jelas Zainul.

Zainul berpendapat kasus keracunan MBG bukan sepenuhnya kesalahan BGN, melainkan tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengelola dapur yang menjadi mitra BGN.

Menanggapi gelombang kasus keracunan, BGN sendiri telah menyatakan akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai langkah evaluasi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan langkah-langkah korektif dan preventif yang akan dilakukan, termasuk pengetatan protokol keamanan saat pengantaran, pembatasan waktu maksimum pengantaran, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, menetapkan batas toleransi waktu konsumsi, dan mewajibkan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan.

Usulan pemberdayaan kantin sekolah dari DPR ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki implementasi program MBG demi keamanan dan kesehatan para siswa. (Ari Wibowo/Mun)