Premanisme Ancam Investasi: Wakil Ketua MPR Desak Pelaku Intimidasi Investor Chandra Asri Ditindak

AKTUALITAS.ID – Aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha terhadap investor proyek Chandra Asri Alkali di Cilegon menuai kecaman keras dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Eddy mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku yang terekam dalam video viral tengah melakukan intimidasi.

Video yang beredar luas di media sosial tersebut memperlihatkan sejumlah pelaku usaha dari organisasi pengusaha nasional yang terkesan memaksa dan mengintimidasi investor, meminta jatah pekerjaan tanpa melalui proses tender yang transparan. Eddy Soeparno menilai tindakan ini sangat meresahkan dan berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

“Kita tengah memulihkan iklim investasi di Indonesia akibat aksi premanisme yang mengganggu investor dan pelaku usaha, kini kita tercoreng kembali citranya akibat aksi intimidatif yang ditunjukkan sejumlah pelaku usaha yang mendesak pembagian alokasi pekerjaan dalam jumlah besar tanpa tender,” ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Eddy khawatir, konten video tersebut dapat menyebar luas di kalangan investor dalam dan luar negeri, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak pimpinan organisasi induk dari para pelaku usaha yang diduga melakukan intimidasi untuk segera mengambil tindakan tegas.  

“Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, aparat penegak hukum harus segera menindak oknum-oknum yang meresahkan ini agar Indonesia mengirimkan sinyal kuat kita tidak mentolerir aksi-aksi ‘koboi’ tersebut,” tegasnya.

Untuk menjaga kepercayaan investor, Eddy Soeparno juga mendorong para investor yang merasa terganggu oleh aksi premanisme untuk segera melapor ke Satgas Investasi Kementerian Investasi/BKPM. Ia berharap, dengan laporan tersebut, oknum pelaku dapat segera ditangani dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.  

“Terakhir, perlu saya tegaskan kembali siapa saja yang mengganggu iklim investasi dan bisnis di Indonesia sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” pungkasnya, menekankan dampak negatif dari aksi premanisme terhadap perekonomian nasional. (Ari Wibowo/Mun)