Prof. Jimly: Hukum Tak Akan Sampai ke Pulau Keadilan Jika Lautan Etika Kering

AKTUALITAS.ID – Etika kini bukan sekadar wacana filosofis. Dalam peradaban modern, ia telah menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DKPP periode 2012–2017, Prof. Jimly Asshidiqie, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Group Discussion (FGD) DKPP bertema “Refleksi Penegakan Etik Pasca Pemilu Serentak 2024”, Rabu (11/6/2025).

“Dunia sudah berubah. Hampir semua negara kini membangun infrastruktur etik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Tidak cukup lagi hanya mengandalkan hukum positif,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Jimly mengungkapkan bahwa sejak rekomendasi PBB tahun 1997, negara-negara anggota diminta membangun sistem etik publik, yang meliputi dua elemen utama: kode etik dan lembaga penegak etik.

“Abad 21 menandai pergeseran besar: dari hanya rule of law menjadi kombinasi dengan rule of ethics. Ini bukan dua entitas yang bertentangan, tapi dua sisi dari mata uang peradaban,” ujarnya. “Rule of law mengatur benar atau salah, sementara rule of ethics menyentuh ranah baik dan buruk. Pemerintahan yang baik harus benar secara hukum, sekaligus baik secara etika.”

Dalam konteks Indonesia, lanjut Jimly, banyak lembaga telah mengadopsi mekanisme etik ini, termasuk DKPP. Bahkan, menurutnya, DKPP merupakan pelopor peradilan etik terbuka pertama di dunia, sebuah prestasi yang jarang disadari.

“Mahkamah Konstitusi kita itu ke-79 di dunia. Tapi DKPP? Nomor satu. Tidak ada lembaga etik mana pun sebelumnya yang sidangnya dilakukan terbuka. Ini prestasi yang harus kita yakini dan jaga,” tegasnya.

Jimly menutup dengan sebuah ilustrasi tajam: “Kapal hukum tidak akan pernah sampai ke pulau keadilan jika lautan etikanya kering. Etika bukan hanya pelengkap hukum ia adalah ruhnya.”

Selain Prof. Jimly, FGD ini juga menghadirkan pembicara Ratna Dewi Pettalolo (Anggota DKPP) dan Titi Anggraini (Pembina Perludem), yang memperkuat refleksi pentingnya etika dalam kontestasi politik dan demokrasi elektoral Indonesia pasca-Pemilu 2024. (Mun)