NASIONAL
Jimly: Uji KUHAP ke MK Lebih Tepat daripada Perppu
AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi Reformasi Polri sekaligus pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa polemik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru seharusnya diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, yakni uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Jimly menilai pengesahan KUHAP merupakan capaian sejarah yang harus disikapi dengan kesiapan, bukan kegaduhan politik. Menurutnya, pembaruan KUHAP yang telah diperjuangkan sejak 1963 akhirnya berhasil ditetapkan dan akan berlaku mulai tahun depan.
“Kita harus syukuri KUHAP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan. Ini sejarah, usaha memperbarui KUHAP kan sejak tahun 1963, baru berhasil sekarang,” ujar Jimly di Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Jimly menjelaskan, KUHAP baru membawa filosofi berbeda dengan menekankan prinsip restorative justice, yakni pendekatan peradilan yang lebih memulihkan dan selaras dengan karakter negara hukum Indonesia.
Menanggapi kritik masyarakat sipil yang menilai KUHAP dapat memperkecil peluang reformasi Polri, Jimly meminta agar keberatan tersebut dibawa ke jalur hukum yang tepat.
“Kalau ada yang abuse, segera ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani presiden,” tegasnya.
Jimly juga menolak dorongan agar Presiden menerbitkan Perppu untuk menghapus pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Ia mengingatkan bahwa Perppu bukan instrumen yang bisa digunakan hanya untuk memenuhi tuntutan kelompok tertentu.
Menurutnya, setelah disahkan DPR, KUHAP secara material sudah final berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, uji materi dapat segera diajukan tanpa menunggu proses administratif.
Jimly bahkan mendorong MK membangun tradisi baru dengan mendahulukan pengujian undang-undang yang sudah diketok palu, meski belum diundangkan secara formal.
“Daripada menimbulkan korban, segera saja diuji, minta prioritas sidang cepat. Jangan Perppu dong,” pungkas Jimly. (Bowo/Mun)
-
DUNIA13/09/2026 15:00 WIBTrump Bongkar Dugaan Iran Ganggu Pemilu Sela AS
-
JABODETABEK13/09/2026 09:30 WIBKabur Usai Begal, Satu Pelaku Diduga Tewas Kecelakaan
-
NASIONAL13/09/2026 01:00 WIBIjeck: Pemerataan Pembangunan Harus Dirasa Semua
-
NASIONAL13/09/2026 04:00 WIBNing Lia Dorong Polri Tetap Humanis dan Profesional
-
NUSANTARA13/09/2026 11:30 WIBBromo Terbakar Lagi, Wisatawan Dilarang Masuk
-
POLITIK13/09/2026 09:00 WIBKPK: 65% Calon Kepala Daerah Siap Jadi Budak Sponsor
-
NUSANTARA13/09/2026 13:30 WIBHari Keenam, SAR Sisir 809 Mil Laut Cari Jurnalis Hilang
-
NASIONAL13/09/2026 07:00 WIBBaleg Kejar RUU Reforma Agraria Sebelum Hari Tani

















