Connect with us

NASIONAL

PBNU Pastikan Kepesertaan Muktamar Lewat Verifikasi Ketat

Aktualitas.id -

bendera NU, Foto: aktualitas.id - ai

AKTUALITAS.ID – Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai mengunci daftar peserta yang akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 501 kepengurusan sebagai Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap I, sementara puluhan kepengurusan lainnya masih menjalani proses verifikasi administrasi.

Penetapan tersebut menjadi tahapan penting menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa daftar sementara itu ditetapkan berdasarkan hasil pemutakhiran data kepengurusan hingga 31 Juli 2026.

“Sebanyak 501 kepengurusan NU masuk dalam Daftar Peserta Sementara Tahap I,” ujar Saifullah Yusuf usai rapat koordinasi PBNU bersama panitia lokal di Jombang, Senin (3/8).

BACA JUGA  PBNU di Tengah Gejolak: Gus Ipul Minta Warga NU Tetap Tenang

Dari total tersebut terdiri atas 31 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), 456 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan 14 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Namun, proses belum sepenuhnya selesai. PBNU menegaskan masih terdapat sejumlah pengurus wilayah dan cabang yang tengah melengkapi persyaratan administrasi sehingga peluang masuk dalam daftar peserta tetap masih terbuka.

PBNU menjadwalkan Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap II diumumkan pada 7 Agustus 2026, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Daftar Peserta Tetap (DPT) setelah 15 Agustus 2026.

Secara keseluruhan, PBNU memperkirakan sekitar 560 kepengurusan akan menjadi peserta Muktamar ke-35 NU. Setiap kepengurusan nantinya mengirimkan empat delegasi, sehingga ribuan peserta diperkirakan akan memadati Jombang pada akhir Agustus mendatang.

BACA JUGA  Bupati Muba Berikan Bantuan ke PWNU Sumsel

Saifullah Yusuf menegaskan proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan organisasi agar tidak menimbulkan polemik mengenai legitimasi peserta.

“PBNU ingin memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan sesuai dengan ketentuan organisasi sehingga tidak ada keraguan mengenai kepesertaan,” katanya.

Tahapan verifikasi kepesertaan ini menjadi salah satu agenda krusial menjelang Muktamar ke-35 NU, forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang akan menentukan berbagai kebijakan strategis serta memilih kepemimpinan NU untuk periode berikutnya. (Purnomo/Mun)

TRENDING