Bahlil: PT 5 Persen Angka Ideal

AKTUALITAS.ID – Usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali memanaskan suhu politik. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyebut angka 5 persen sebagai syarat ideal bagi partai politik untuk bisa melenggang ke Senayan.

Menurut Bahlil, komunikasi lintas partai memunculkan beragam usulan terkait ambang batas ini, mulai dari di bawah 5 persen hingga 7 persen. Namun, ia menilai angka 5 persen adalah titik temu yang paling pas.

“Parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai memang ada yang menginginkan 6, 7, 5, ada di bawah itu juga. Tapi mungkin angka ideal itu 5 persen, cocoklah ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan Bahlil ini langsung mendapat ‘rem darurat’ dari Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari ini menolak keras jika ambang batas dikerek ke atas 4 persen. PAN beralasan, kenaikan ini tidak hanya menabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga akan menghanguskan jutaan suara sah pemilih.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengingatkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan penentuan ambang batas memperhatikan aspek keterwakilan politik. Semakin tinggi angka PT, semakin besar suara rakyat yang terbuang sia-sia dan gagal dikonversi menjadi kursi wakil rakyat.

“Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos. Tapi ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan,” tegas Viva.

Data berbicara. Pada Pemilu 2024 dengan PT 4 persen, tercatat 17.304.303 suara sah (11,4 persen) hangus tanpa wakil di DPR. Angka ini melonjak tajam dibanding Pemilu 2019 yang membuang 13,5 juta suara (9,71 persen) dan 2014 sebanyak 2,9 juta suara (2,37 persen).

PAN menilai tidak ada angka mutlak yang ideal untuk PT, namun perubahan aturan main tidak boleh mengorbankan suara rakyat. Jika usulan 5 persen dari Golkar ini tembus, disproporsionalitas sistem pemilu di Indonesia dipastikan akan semakin lebar. (Bowo/Mun)