Palangka Raya Siaga Darurat Karhutla

AKTUALITAS.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, semakin serius. Pemerintah Kota Palangka Raya akhirnya menetapkan status tanggap darurat karhutla yang berlaku mulai 28 Juli hingga 10 Agustus 2026 sebagai langkah mempercepat penanganan di tengah meningkatnya kebakaran saat puncak musim kemarau.

Keputusan ini diambil agar koordinasi lintas instansi berjalan lebih cepat, mulai dari pengerahan personel, distribusi peralatan pemadaman, hingga pengambilan keputusan di lapangan ketika titik api muncul.

Data BPBD Kota Palangka Raya menunjukkan situasi yang patut menjadi perhatian. Sepanjang 1 Juni hingga 2 Agustus 2026, telah terjadi 138 kasus karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 157,90 hektare.

Wilayah Kecamatan Jekan Raya menjadi daerah paling terdampak dengan 89 kejadian, disusul Sebangau sebanyak 29 kejadian, Pahandut sebanyak 16 kejadian, dan Bukit Batu sebanyak 4 kejadian. Sementara Rakumpit belum melaporkan adanya kebakaran.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangka Raya, Heri Fauzi, mengatakan penetapan status tanggap darurat membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak secara terpadu sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Dengan adanya status tanggap darurat, seluruh OPD bergerak sesuai fungsi masing-masing sehingga penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpusat,” ujar Heri, Senin (3/8/2026).

Sebagai pusat komando, Posko Induk Penanganan Karhutla ditempatkan di Kantor BPBD Kota Palangka Raya, sementara Posko Lapangan didirikan di Kelurahan Kameloh Baru yang menjadi salah satu kawasan paling rawan kebakaran.

Kehadiran dua posko tersebut diharapkan mampu memangkas waktu respons ketika titik api muncul, mempercepat mobilisasi personel, serta memastikan distribusi peralatan pemadaman berjalan efektif.

BPBD memastikan setiap laporan kebakaran langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan personel dan peralatan pemadaman agar api tidak meluas, terutama di kawasan lahan gambut yang sangat mudah terbakar selama musim kemarau.

Operasi pengendalian karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, BKSDA, pemadam kebakaran, relawan, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Sinergi tersebut mencakup patroli bersama, pemadaman darat, pemantauan wilayah rawan, hingga penyediaan sumber air di sejumlah titik strategis untuk mempercepat penanganan jika kebakaran kembali terjadi.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan kering, serta segera melaporkan jika menemukan titik api maupun kepulan asap.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan karhutla tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Tanpa kedisiplinan bersama, kebakaran berpotensi terus meluas dan mengancam kesehatan, lingkungan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat selama musim kemarau. (Kusuma/Mun)