Eddy Soeparno Desak RUU Iklim Segera Dibahas

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan segera dimulai tahun ini. Langkah agresif ini didorong oleh kenyataan bahwa krisis iklim kini menjelma menjadi ancaman global paling mematikan bagi generasi saat ini, jauh melampaui disrupsi kecerdasan buatan (AI) maupun dampak perang bersenjata.

Dalam Dialog Publik bertajuk ‘Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Keadilan Lingkungan’ di Menteng, Jakarta Pusat, Eddy menegaskan bahwa bahaya krisis iklim sering kali tidak disadari karena sifatnya yang merayap perlahan.

“Dampak perang atau AI langsung terasa, seperti terhambatnya rantai pasok yang bikin harga plastik melonjak. Tapi climate crisis ini datangnya pelan-pelan. Tiba-tiba kita sadar sudah berada di kondisi yang sangat akut. Ini adalah isu paling berkonsekuensi secara global hari ini,” tegas Eddy, Minggu (20/9/2026).

Meski ancaman krisis iklim sangat nyata, Eddy membawa kabar baik terkait tren transisi energi global yang bergerak masif. Biaya investasi energi bersih kini terjun bebas. Ia mencontohkan harga panel surya rumahan yang kini harganya anjlok hingga 80 persen dibandingkan lima tahun lalu.

Kemajuan teknologi tidak hanya membuat energi bersih semakin murah, tetapi juga merombak gaya hidup masyarakat. Kendaraan listrik kini bergeser dari sekadar alternatif menjadi pilihan utama. Puncaknya, tren dunia mencatat sejarah baru di mana 50 persen pasokan energi global tahun lalu berhasil disumbang oleh sumber non-fosil.

Untuk merespons momentum tersebut secara konkret, DPR RI tengah menggodok regulasi payung melalui RUU Perubahan Iklim. Saat ini, draf akademis dari Badan Keahlian Dewan sedang disinkronkan dengan usulan Kementerian Lingkungan Hidup serta masukan dari publik (meaningful public participation).

Eddy memasang target ambisius agar payung hukum yang mengatur nilai ekonomi karbon hingga penurunan emisi ini tidak berlarut-larut di meja legislatif.

“Harapan saya, sebelum akhir tahun 2026 kita sudah kick-off pembahasan resminya. Jika tidak ada halangan melintang, pada kuartal pertama 2027 RUU ini sudah sah diketok palu di DPR,” pungkas Eddy. (Mun)