Eddy Soeparno Serukan Kampus Kawal RUU Perubahan Iklim

AKTUALITAS.ID – Rentetan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan alarm keras bahwa krisis iklim sudah di depan mata. Sayangnya, regulasi di Tanah Air dinilai masih gagap menghadapi ancaman ini.

Menyikapi kondisi darurat tersebut, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melontarkan desakan tajam. Ia meminta agar penanganan lingkungan tidak lagi bersifat reaktif atau hanya sekadar memadamkan api saat bencana terjadi.

Hal ini ditegaskan Eddy saat menantang para akademisi dalam acara MPR Goes to Campus ke-53 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (16/9/2026).

“Kita butuh kerangka hukum yang kuat. Bukan cuma saat bencana datang, tapi mencakup mitigasi, pendanaan, hingga penegakan hukum yang tanpa pandang bulu,” tegas Eddy di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen.

Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, Indonesia mendesak butuh Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim (RUU PPI). Tanpa payung hukum ini, kebijakan iklim di Indonesia akan terus berjalan sporadis, tidak terukur, dan sulit dimintai pertanggungjawaban.

RUU PPI, kata Eddy, akan memaksa negara hadir penuh melindungi rakyat dari hantaman krisis iklim. “Undang-undang ini akan mengatur jelas dari mana dananya, bagaimana adaptasinya, sampai bagaimana pemerintah pusat dan daerah mempertanggungjawabkan target iklim mereka,” cecarnya.

Sadar bahwa undang-undang tidak boleh lahir dari ruang hampa di Senayan, Eddy secara khusus meminta civitas academica ULM, mulai dari mahasiswa, peneliti, hingga Guru Besar, untuk ‘turun gunung’ membedah RUU ini.

Kalimantan Selatan yang sering menjadi langganan Karhutla, menurutnya, harus menjadi salah satu barometer utama penyusunan undang-undang ini.

“Kalau kita ingin undang-undang ini benar-benar punya ‘gigi’ dan bekerja di lapangan, kita harus dengar suara daerah. Masukan dari ULM soal Karhutla dan ketahanan ekosistem sangat krusial,” ujar Eddy.

Sebagai penutup, pimpinan MPR ini berjanji tidak akan berhenti menggalang kekuatan dari berbagai kampus dan kepala daerah di Indonesia. “Kami akan terus menyerap aspirasi. RUU PPI ini harus diperjuangkan, dan kami butuh dukungan penuh dari kampus serta pemerintah daerah,” pungkasnya. (Mun)