Hashim Sebut Pajak Digital Mulai 9 November 2026

AKTUALITAS.ID – Pemerintah bersiap membuka babak baru penguatan penerimaan negara. Mulai 9 November 2026, kebijakan pajak digital akan diterapkan dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan digital dalam proses pemungutan dan penyetoran pajak.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang selama ini dinilai masih jauh dari potensi sebenarnya.

Dalam paparannya pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Hashim menegaskan seluruh bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam skema baru tersebut.

“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim.

Kebijakan ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi modern, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), untuk mendeteksi, memantau, dan mengoptimalkan proses pemungutan pajak dari berbagai transaksi digital sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hashim menilai selama ini Indonesia masih tertinggal dalam hal rasio penerimaan negara. Menurutnya, total penerimaan yang bersumber dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru mencapai sekitar 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut dinilai jauh berada di bawah sejumlah negara lain. Hashim mencontohkan Kamboja yang disebut telah mencapai rasio penerimaan negara sebesar 18 persen terhadap PDB, sementara India berada di level 20 persen.

Perbandingan itu menjadi dasar keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus mengandalkan utang atau pungutan baru di luar sistem yang sudah ada.

Hashim bahkan memperkirakan terdapat potensi tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun apabila rasio penerimaan Indonesia mampu meningkat setara dengan Kamboja.

“Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25 ribu triliun. Enam persennya berapa? Rp1.500 triliun. Itu yang seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun,” ujarnya.

Dengan potensi tersebut, ia optimistis rasio penerimaan negara Indonesia dapat menyamai Kamboja dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Tak hanya menyoroti pajak digital, Hashim juga menyinggung kondisi fiskal nasional. Ia menyebut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Menurutnya, optimalisasi kinerja aparat perpajakan dan bea cukai dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kesehatan fiskal negara. Bahkan, ia berpendapat Indonesia berpotensi membukukan surplus besar apabila seluruh potensi penerimaan berhasil dikumpulkan secara maksimal.

“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun,” kata Hashim.

Adik Presiden Prabowo Subianto itu juga menegaskan persoalan utama Indonesia bukan terletak pada lemahnya ekonomi nasional, melainkan belum optimalnya sistem dan efektivitas pengumpulan penerimaan negara.

Karena itu, penerapan pajak digital yang didukung teknologi AI dipandang sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk menutup celah kebocoran penerimaan sekaligus memperkuat fondasi fiskal nasional.

Mulai 9 November mendatang, seluruh mata akan tertuju pada implementasi kebijakan ini. Pemerintah berharap era baru pajak digital mampu mendongkrak penerimaan negara secara signifikan sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. (Kusuma/Mun)