PT 7% Memanas, Demokrat Usul ‘Dapil Nasional’ untuk Kurangi Suara Hangus

AKTUALITAS.ID – Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 7% yang digulirkan Partai NasDem memicu reaksi tajam dari Partai Demokrat. Alih-alih berdebat soal angka, Demokrat justru menyoroti ancaman belasan juta suara rakyat yang akan hangus terbuang dan mengusulkan sistem ‘Dapil Nasional’ sebagai jalan keluar.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, secara terang-terangan mengkritik dampak dari penerapan ambang batas persentase murni. Ia berkaca pada Pemilu sebelumnya di mana penerapan PT 4% sukses menghanguskan hingga 17 juta suara pemilih.

“Kalau Demokrat sedang mengkaji, bukan soal persennya. Tapi soal berapa banyak suara rakyat yang nanti hangus. Kemarin 4% saja yang hangus sampai 17 juta suara. Pernah juga saat 2,5% di Pemilu 2009, malah hangus 19 juta suara,” tegas Dede Yusuf, Minggu (20/9/2026).

Sebagai solusi, Demokrat menyodorkan konsep ‘Dapil Nasional’ (national pool). Melalui sistem ini, sisa suara dari partai-partai yang lolos ambang batas tidak akan menguap begitu saja, melainkan dikumpulkan dan dikonversi menjadi kursi tambahan di DPR RI.

Dede menyebut konsep penggabungan sisa suara (stembus accord) ini sebenarnya bukan hal baru karena pernah diterapkan pada Pemilu 1999 dan kini umum digunakan di negara maju seperti Selandia Baru hingga Jerman. “Dengan dikonversi menjadi dapil nasional, tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang sia-sia. Ini masih terus kami godok,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bersikeras bahwa kenaikan PT menjadi 7% adalah harga mati untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Paloh menilai, semakin sedikit partai di Senayan, tata kelola lalu lintas demokrasi di Indonesia akan semakin mudah diatur.

Langkah ini terbilang nekat. Pasalnya, elektabilitas NasDem dalam berbagai survei saat ini masih berkutat di angka 4%. Namun, Paloh mengaku siap jika partainya harus terpental dari Senayan akibat aturan yang diusulkannya sendiri.

“NasDem mengusulkan 7% walaupun surveinya 4%. NasDem mengikhlaskan dirinya kalau tidak masuk parlemen karena threshold tinggi. Ini bagian dari mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar daripada sekadar kepentingan partai,” pungkas Paloh di NasDem Tower, Sabtu (19/9/2026). (Bowo/Mun)