Pulau-Pulau Sengketa Resmi Milik Aceh, DPD RI: Jangan Dibiarkan Kosong!

AKTUALITAS.ID – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengelola empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang baru saja resmi kembali ke wilayah administrasi Aceh.

Keempat pulau tersebut—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar—sebelumnya menjadi sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menetapkan keempatnya sebagai bagian sah dari Provinsi Aceh.

“Pemerintah Aceh harus hadir dan bertindak cepat. Pulau-pulau ini tidak boleh dibiarkan kosong tanpa aktivitas. Harus ada pembangunan dan pengelolaan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Haji Uma di Banda Aceh, Rabu (18/6/2025).

Ia menilai keempat pulau tersebut memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Pemerintah bisa memulai dengan membangun fasilitas pendaratan ikan, penyediaan kebutuhan pokok, jaringan listrik, serta akses telekomunikasi yang memadai.

“Jika dikelola serius, kawasan ini bisa menjadi klaster pengembangan baru. Bisa dibangun villa, kawasan wisata, atau pusat ekonomi kelautan yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Dalam pernyataannya, Haji Uma juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian penuh dalam menyelesaikan konflik batas wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan kepada Presiden Prabowo yang telah menetapkan empat pulau ini kembali ke Aceh. Ini bentuk perhatian nyata terhadap kepentingan masyarakat Aceh,” katanya.

Ia juga memuji kekompakan masyarakat Aceh, mulai dari tokoh adat, mahasiswa, aktivis, hingga warga di akar rumput yang terus bersatu memperjuangkan hak wilayahnya.

“Semangat kolektif ini harus kita rawat bersama. Ini bukan hanya kemenangan administratif, tetapi juga energi moral untuk membangun Aceh yang lebih baik,” tutup Haji Uma. (ARI WIBOWO/DIN)