Konflik AS-Iran Memanas, DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

AKTUALITAS.ID – Meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin. Ia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap atas konflik bersenjata yang kian memanas, khususnya setelah serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran.

“Indonesia menganut sistem politik non-blok. Dalam situasi genting seperti ini, pemerintah sebaiknya berhati-hati dan menunggu perkembangan serta arah kebijakan luar negeri yang resmi,” kata Nurul saat ditemui di Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah agar segera memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di kawasan konflik. “Kita harus mengupayakan keselamatan WNI yang berada di Iran. Evakuasi perlu dilakukan secepatnya, apalagi eskalasi konflik menunjukkan potensi memburuk,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR lainnya, TB Hasanuddin. Menurutnya, proses evakuasi sudah mulai dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di negara terdampak hingga bantuan personel dari TNI. “Evakuasi berjalan sesuai protokol, dan sejak awal KBRI sudah memberikan peringatan dini kepada seluruh WNI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menekankan pentingnya pendekatan diplomatik dan jalur kemanusiaan. Ia mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengaktifkan crisis center di KBRI dan memperkuat komunikasi dengan kantor perwakilan RI di kawasan sekitar, termasuk di Kairo dan Istanbul.

“Kita perlu meningkatkan status kewaspadaan, menerbitkan travel warning baru, serta menyusun peta identitas WNI yang tersebar di wilayah konflik,” katanya.

Tak hanya itu, Jazuli juga mendorong koordinasi intensif antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna membuka jalur bantuan kemanusiaan dan perlindungan sipil.

Situasi di Timur Tengah yang kian tidak stabil memerlukan respons diplomatik yang cepat namun tetap berpegang pada prinsip dasar politik luar negeri Indonesia: bebas dari aliansi kekuatan mana pun, dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Konsistensi prinsip ini menjadi kunci dalam menjaga netralitas Indonesia sekaligus melindungi kepentingan nasional di tengah konflik global. (Mun)