Wakil Ketua MPR: Subsidi LPG Lebih Baik Diganti Tunai, Bisa Hemat APBN

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, kembali menegaskan desakannya agar pemerintah segera mengalihkan subsidi barang seperti LPG 3 kg menjadi subsidi uang tunai yang langsung diterima oleh masyarakat miskin. Langkah ini dinilai sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi persoalan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Dalam keterangannya di Cianjur, Jumat (3/10/2023), Eddy Soeparno menanggapi polemik data subsidi LPG 3 kg antar kementerian. Ia menekankan perlunya integrasi data acuan yang sama di seluruh kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM.

“Kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran,” ujar Eddy.

Penggunaan LPG 3 Kg Meluas ke Kelas Menengah

Eddy menjelaskan, LPG 3 kg yang semula diperuntukkan bagi masyarakat miskin kini justru banyak digunakan oleh rumah tangga kelas menengah, bahkan kafe dan restoran. Fenomena ini, menurutnya, harus segera dibenahi sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk memastikan subsidi hanya dinikmati oleh mereka yang berhak.

Secara konsisten, Eddy Soeparno menawarkan skema pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang.

“Lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu,” ungkap Eddy.

Simulasi Pengalihan Subsidi Jadi Uang Tunai

Anggota Dewan dari PAN ini bahkan menyajikan perhitungan sederhana sebagai gambaran:

Jika subsidi pemerintah per tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000, dan satu kepala keluarga miskin diasumsikan menggunakan 3 tabung per bulan, maka penerima akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai setiap bulan dari pemerintah.

Dengan mekanisme ini, ia meyakini hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran, yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai ketetapan regulator.

“Gagasan ini tidak hanya mengedepankan asas keadilan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meringankan beban APBN,” tutup Eddy. Ia menegaskan, pilar utama pembiayaan negara adalah melakukan penghematan anggaran, dan memastikan subsidi tepat sasaran adalah implementasi kunci dari asas keadilan. (Mun)