Wakil Ketua MPR Desak Pemerintah Cari Solusi Cepat Atasi Krisis Sampah di Tangsel

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons serius persoalan lingkungan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan akibat penumpukan sampah di sejumlah titik, menyusul penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Eddy menekankan pentingnya solusi jangka menengah untuk menanggulangi sampah, sembari menyiapkan implementasi teknologi waste to energy (WTE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

“Pemerintah telah berkomitmen menangani masalah sampah secara komprehensif melalui Perpres No. 109 Tahun 2025. Namun, dalam tahapan menuju implementasi waste to energy, diperlukan solusi jangka menengah sebagai penyangga sebelum proyek WTE benar-benar direalisasikan,” ujar Eddy, Sabtu (20/12/2025).

Permasalahan sampah di Tangerang Selatan mencuat setelah timbunan sampah terlihat di Pasar Ciputat dan sejumlah ruang publik lainnya. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga dan dipicu oleh penutupan TPA Cipeucang, yang dilakukan menyusul tuntutan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan.

Menurut Eddy, situasi di Tangsel merupakan indikasi awal potensi krisis persampahan di wilayah perkotaan lain yang saat ini masih berada dalam tahap persiapan implementasi WTE.

“Apa yang terjadi di Tangsel bisa menjadi gambaran tantangan yang akan dihadapi kota-kota lain. Karena itu, solusi sementara harus dipersiapkan dengan matang,” kata Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.

Eddy menjelaskan, langkah awal dapat dimulai dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara (TPS), serta penertiban praktik pembuangan liar yang masih marak di kawasan perkotaan.

Selain itu, Eddy mendorong penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai ekonomi.

“Pendekatan bertahap dengan skema yang sederhana akan lebih efektif diterapkan secara luas dibandingkan pemilahan yang terlalu kompleks dan sulit dijalankan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menilai pengolahan sampah organik secara terdesentralisasi perlu segera diperluas, terutama di pasar tradisional, kawasan komersial, dan permukiman padat penduduk.

“Komposting skala lingkungan dan komunal dapat secara signifikan mengurangi volume sampah basah yang selama ini menjadi sumber bau, pencemaran, dan keluhan masyarakat,” lanjut Eddy.

Secara khusus, Eddy menekankan perlunya penguatan tata kelola di tingkat daerah melalui pembentukan satuan tugas atau project management office yang secara khusus mengawal kesiapan implementasi Perpres 109 Tahun 2025.

“Kesiapan data, koordinasi lintas sektor, dan komunikasi yang transparan dengan masyarakat merupakan prasyarat utama agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan diterima publik,” tegasnya.

Menanggapi penumpukan sampah yang terjadi, Eddy menilai situasi tersebut harus disikapi secara konstruktif dan dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan sampah di ruang publik dan permukiman warga segera tertangani, sembari menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang yang lebih kuat,” katanya.

Eddy juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan langkah cepat, mulai dari penyiapan TPS yang layak, pengaturan pengangkutan yang lebih terkoordinasi, hingga kerja sama lintas wilayah agar pelayanan persampahan tidak terganggu.

Lebih jauh, Waketum PAN itu mengingatkan bahwa kebijakan waste to energy memberikan landasan hukum kuat bagi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada TPA.

“Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber energi dan nilai ekonomi,” jelasnya.

Menurut Eddy, implementasi WTE harus dilakukan secara bertahap dan realistis, disertai penguatan pemilahan sampah dari sumber, pengembangan bank sampah, serta edukasi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat.

“Jika dikelola dengan baik, waste to energy bukan hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi dan penurunan emisi. Ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan,” tutup Eddy. (Mun)