Respons Surat BEM UGM ke UNICEF, LMND Tekankan Solusi ‘Sekolah Rakyat’ Ketimbang Salahkan Kebijakan Nasional

AKTUALITAS.ID – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) merespons surat terbuka Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang ditujukan kepada UNICEF terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

LMND menegaskan tragedi tersebut merupakan peristiwa kemanusiaan yang harus dikecam bersama, namun tidak boleh dipolitisasi dengan narasi yang menyimpulkan seolah-olah kebijakan pendidikan nasional gagal total dan negara abai terhadap hak anak.

Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, menyatakan bahwa pihaknya memiliki sikap yang sama dalam mengecam tragedi kemanusiaan tersebut. Namun, menurutnya, penyederhanaan masalah dengan langsung menyalahkan kebijakan nasional tanpa melihat data dan konteks justru berpotensi menyesatkan publik.

“Ini tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Tapi jangan menjadikan penderitaan anak sebagai alat politik dengan narasi bahwa negara tidak peduli pendidikan. Itu tidak sesuai dengan data,” ujar Julfikar, Minggu (8/2/2026).

Julfikar memaparkan, berdasarkan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Menurutnya, anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk berbagai program strategis, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru, serta dukungan pendidikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kalau melihat angka APBN, jelas pendidikan ditempatkan sebagai investasi masa depan bangsa. Persoalan yang harus dikritisi adalah implementasi dan pengawasan di daerah, bukan menyederhanakan masalah dengan menyalahkan kebijakan nasional,” tegasnya.

LMND juga menilai tragedi di NTT harus dijawab dengan solusi konkret agar tidak terulang. Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan konsep Sekolah Rakyat sebagai sistem pendidikan yang benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil.

Konsep Sekolah Rakyat dinilai perlu mencakup pendidikan gratis dan inklusif, penyediaan perlengkapan sekolah oleh negara, sekolah berbasis komunitas dan asrama di wilayah ekstrem, serta integrasi pendidikan dengan perlindungan sosial, gizi, dan kesehatan anak.

“Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara secara nyata. Tidak boleh ada lagi anak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan keterbatasan wilayah,” ujar Julfikar.

Selain itu, LMND juga mendorong UNICEF untuk berperan secara konstruktif, khususnya dalam mendampingi implementasi kebijakan pendidikan di daerah 3T serta mengawasi distribusi bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

LMND menekankan bahwa tragedi kemanusiaan harus dijadikan momentum evaluasi bersama, bukan ajang saling menyalahkan yang justru mengaburkan solusi.

“Kritik harus berbasis data dan solusi. Negara sedang berbenah, dan itu perlu dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Ia menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini patut diapresiasi dan didukung bersama. Tantangan utama justru terletak pada implementasi kebijakan di lapangan yang harus terus diawasi oleh seluruh elemen masyarakat.

“Negara kita adalah negara gotong royong. Keberhasilan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus dikawal bersama agar benar-benar dirasakan rakyat,” tutupnya. (Irawan/Mun)