Waka BGN Sony Sonjaya Tuai Kecaman Usai Respon Rasis ke Mahasiswa

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan pemerintah kini tengah diguncang polemik hebat. Bukan hanya soal teknis pelaksanaan, namun juga terkait dugaan serangan rasis yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap mahasiswa yang melontarkan kritik.

Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, memicu diskusi panas setelah memplesetkan akronim MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”. Tiyo menyuarakan kekhawatiran terkait potensi penyelewengan anggaran dan minimnya pengawasan, terutama setelah munculnya beberapa laporan insiden keracunan makanan di daerah.

Ia menilai tanpa transparansi yang ketat, program tersebut berisiko hanya menjadi ajang “bancakan” bagi elite politik tertentu.

Ketegangan memuncak ketika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, merespons kritik tersebut melalui media sosial. Alih-alih memberikan data tandingan, Sony justru mengunggah komentar yang menggunakan emoji monyet—sebuah simbol yang dinilai rasis dan merendahkan martabat.

Tak berhenti di situ, muncul laporan adanya intimidasi dan teror yang menyasar keluarga Tiyo Ardianto pasca-komentar pejabat tersebut viral.

Aktivis Anti-Korupsi, Agus Suryaman, menilai tindakan Sony merupakan upaya pengalihan isu.

“Seharusnya dijawab dengan transparansi data, bukan serangan rasis. Jika pemerintah bersih, mereka tidak perlu alergi terhadap diksi ‘Maling’. Sikap ini justru memperkuat kecurigaan publik,” tegas Agus.

Senada dengan itu, Pengamat Hukum Rudi Mulyana mengingatkan bahwa pejabat negara terikat kode etik dan hukum.
“Penggunaan diksi yang menjurus rasisme dapat dijerat UU ITE terkait unsur SARA. Aparat harus mengusut tuntas intimidasi terhadap keluarga mahasiswa; ini tidak boleh menjadi normal baru di negara demokrasi,” ujar Rudi.

Hingga saat ini, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang menyeret nama Wakil Kepalanya tersebut. Sementara itu, gelombang solidaritas dari berbagai organisasi mahasiswa dan aktivis HAM terus mengalir, menuntut permohonan maaf resmi dan evaluasi total terhadap transparansi anggaran program MBG. (Bowo/Mun)